Berita

CEO Telegram, Pavel Durov/cointelegraph

Dunia

Prancis Tolak Intervensi Rusia Soal Penangkapan CEO Telegram

MINGGU, 25 AGUSTUS 2024 | 16:57 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kabar penangkapan pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov menjadi sorotan Internasional.

Durov yang lahir di Rusia dan memperoleh kewarganegaraan Prancis ditangkap saat baru tiba di bandara Paris Le Bourget dari Azerbaijan hari Sabtu (24/8).

Nama Durov masuk dalam daftar penangkapan kepolisian Prancis karena aplikasi perpesan miliknya yakni Telegram terkait dengan sejumlah pelanggaran.


Mendengar kabar penangkapan tersebut, pemerintah Rusia langsung melakukan komunikasi dengan pihak Prancis untuk mengetahui detail penangkapan dan memberikan akses konsuler untuk Durov.

Sayangnya, pihak Prancis menolak berkoordinasi dengan Rusia terkait penangkapan Durov.

"Hingga saat ini, pihak Prancis menolak untuk bekerja sama dalam masalah ini," ungkap Kedutaan Besar Rusia di Paris, seperti dimuat Ria Novosti pada Minggu (25/8).

Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengonfirmasi bahwa Durov tidak menghubungi kedutaan Rusia di Prancis terkait penahanannya.

Namun, kedutaan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengatasi situasi yang terjadi di sekitarnya.
 
"Menanggapi laporan tentang penangkapan Pavel Durov, kedutaan Rusia di Prancis segera memulai prosedur yang diperlukan untuk mengklasifikasi status warga negara Rusia, meskipun tidak ada permintaan resmi yang diajukan oleh perwakilan Durov," ungkap Kemlu Rusia.

Pihak berwenang Prancis menangkap Durov atas dugaan pelanggaran termasuk penipuan, perdagangan narkoba, perundungan siber, kejahatan terorganisasi, dan promosi terorisme yang dilaporkan OFMIN Prancis, sebuah badan yang bertugas mencegah kekerasan terhadap anak di bawah umur.

Pengadilan Prancis menuduh Durov gagal mencegah Telegram digunakan dalam pelanggaran tersebut dan ia berpotensi dijatuhi hukuman penjara hingga 20 tahun di Prancis.

Setelah Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada tahun 2022, Telegram menjadi sumber utama konten yang tidak difilter, terkadang vulgar, dan menyesatkan dari kedua belah pihak tentang perang dan politik seputar konflik tersebut.

Aplikasi perpesanan tersebut merupakan salah satu jaringan daring terpenting di Rusia. Aplikasi ini digunakan oleh banyak otoritas dan politisi untuk berkomunikasi.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya