Berita

Komisi II DPR bersama pemerintah menggelar RDP dengan KPU, Bawaslu, DKPP/RMOL

Politik

Inilah Pasal-Pasal Terdampak Revisi PKPU Pilkada

MINGGU, 25 AGUSTUS 2024 | 12:32 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tercatat sejumlah pasal dalam PKPU No.8/2024 tentang Pilkada yang terdampak revisi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.60 dan 70.

Hal itu dikatakan Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR dan pemerintah di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8).

"Pasal-pasal terdampak di PKPU 8 sebelumnya sudah pernah kami bahas di forum yang mulia ini," kata Afif.

Afif mengatakan, KPU perlu menyesuaikan setelah adanya putusan MK No.60 dan 70 lantaran terdampak secara substansi dan teknis.

"Di antara pasal terdampak tersebut adalah Pasal 11 dan turunannya, Pasal 13, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 135, Pasal 139, serta Pasal 15. Usulan perubahan akibat putusan 60 dan 70," kata Afif.

Pasal 11 ayat (1) usulan perubahannya ini persis seperti putusan MK, dimana parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu dapat mendaftarkan paslon jika telah memenuhi akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan 

Sebelumnya, pada PKPU No.8/2024 Pasal 11 ayat (1) parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu dapat mendaftarkan paslon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Kemudian ada dua ayat di Pasal 11 yang telah dihapus oleh KPU di dalam draf PKPU terbaru dan juga ada ayat di pasal yang sama dimasukkan amarnya sesuai putusan MK.

"Selanjutnya, di Pasal 11 ayat (2) dan (3) dihapus. Kemudian, dalam Pasal 11 ayat (7) yang tadinya tidak ada juga kita sudah masukkan, daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termuat dalam DPT di daerah bersangkutan pada pemilu sebelumnya yang paling akhir di daerah yang bersangkutan," kata Afif.

Lalu pasal terdampak lainnya adalah Pasal 13 ayat (1) huruf d usulan perubahannya Pasal 13 ayat (1) huruf c. Selanjutnya Pasal 15 di PKPU No.8/2024.

Lantas syarat calon kepala daerah berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan paslon terpilih.

"Pasal 95 ayat (2) usulan perubahannya penyesuaian redaksi saja, tidak ada yang siginifikan berubah. Termasuk di Pasal 99 ayat (1) dan juga Pasal 135. Pasal 139 juga dihapus," kata Afif.

Selanjutnya, kata Afif, catatan yang memasukan terkait dengan perubahan di format formulir model B pencalonan parpol KWK disesuaikan dengan perubahan substansi pada PKPU.

"Artinya kalau formulir itu sebelum terbitnya PKPU yang ini, maka itu juga sudah langsung kita sesuaikan dengan pencoretan istilah kursi pada formulir sebelumnya, menjadi perolehan suara sah di pemilu terakhir," tutup Afif.



Populer

Permainan Jokowi Terbaca Prabowo dan Megawati

Selasa, 25 Februari 2025 | 18:01

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Mengapa KPK Keukeuh Tidak Mau Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi?

Selasa, 25 Februari 2025 | 08:02

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Tak Patuhi Instruksi Megawati

Sabtu, 22 Februari 2025 | 03:26

UPDATE

Irwasum Polri Pimpin Panen Jagung Serentak di Madiun

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:40

Alex Indra Minta Pemerintah Jamin Stabilitas Harga Pangan di Ramadan dan Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:37

Pemerintah dan Pertamina Jamin Stok Elpiji Aman Jelang Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:34

Cak Imin Ceramahi Mendes Yandri: Hati-Hati jadi Pejabat

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:24

Kelompok Ini Berhak Dapat Layanan Transportasi Gratis di Jakarta

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:23

Satgas Damai Cartenz Buru Enam Napi Lapas Wamena yang Kabur

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:08

Cagub Papua Mathius Fakhiri: Keadilan Akhirnya Datang Juga

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:07

PKS Siapkan Berbagai Program Sosial Selama Ramadan

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:47

KWI Anugerahi Penghargaan Tujuh Organisasi Lintas Iman

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

DPR Ditagih Selesaikan RUU Pemilu

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

Selengkapnya