Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan/Ist
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan memastikan akan mengawal realisasi sekolah swasta gratis pada tahun 2025.
Menurut Ali, sekolah swasta gratis ini menjadi solusi atas permasalahan pendidikan karena daya tampung sekolah negeri terbatas.
"Alhamdulillah telah ada kesepakatan antara DPRD DKI dan Dinas Pendidikan untuk merealisasikan pendidikan gratis mulai tahun 2025," kata Ali di Jakarta, Jumat (23/8).
Sekolah swasta gratis ini akan diterapkan mulai tingkat SD, SMP hingga SMA/SMK.
Namun sekolah swasta gratis ini diperuntukkan bagi sekolah swasta yang saat ini menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah.
Saat ini Disdik masih melakukan kajian secara komprehensif untuk mematangkan kebijakan sekolah swasta gratis.
"Merealokasi anggaran yang tadinya untuk bantuan pendidikan KJP Plus sekarang untuk sekolah gratis, lalu menyingkronkan dan merevisi regulasi terkait sehingga tahun ajaran 2025/2026 bisa langsung diterapkan," kata Ali.
Untuk menyukseskan sekolah swasta gratis ini, politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan sejumlah rekomendasi, seperti mendorong Pemprov DKI menganggarkan kebijakan ini pada APBD 2025.
Ali juga meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta segera membahas revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan sebagai dasar hukum pelaksanaan sekolah swasta gratis di tahun 2025.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diharapkan mengalokasikan dan membuat nomor rekening baru Bantuan Operasional Sekolah Gratis serta meminta Dinas Pendidikan DKI bersama instansi terkait agar membuat linimasa dan mekanisme pelaksanaan sekolah gratis.
"Termasuk menyiapkan penyusunan perubahan Keputusan Gubernur terkait penetapan alokasi dana BOP dan agar eksekutif menyesuaikan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dengan implementasi kebijakan sekolah swasta gratis," demikian Ali.
