Berita

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin/RMOL

Politik

Patuhi MK, KPU Segera Konsultasi dengan Komisi II

JUMAT, 23 AGUSTUS 2024 | 17:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah akan menjadi pedoman dalam menyelenggarakan Pilkada 2024.

Agenda terdekat, KPU akan menggelar rapat konsultasi bersama Komisi II DPR terkait revisi Peraturan KPU (PKPU) 8/2024 sehari sebelum pendaftaran pasangan calon, yaitu pada Senin (26/8).

"Terkait dengan tindak lanjut putusan ini (MK), kami melakukan langkah tertib prosedur, yaitu dengan melakukan konsultasi dengan melakukan pembahasan di Komisi II atau di DPR," kata Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dalam keterangannya, Jumat (23/8).


Menurutnya, konsultasi bersama DPR dilakukan semata-mata untuk mematuhi prosedur yang berlaku ketika hendak mengadopsi putusan MK ke dalam PKPU.

Konsultasi tersebut juga menghindari sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang sempat dilayangkan ketika mengadopsi Putusan MK 90/2023 terkait syarat pencalonan presiden-wakil presiden lalu.

"Dahulu saat kita tidak melakukan prosedur konsultasi, kami dinyatakan melanggar dan dikasih sanksi peringatan keras, bahkan keras terakhir oleh Dewan Etik atau DKPP," jelasnya.

Yang jelas, kami dengan tegas akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi ini," tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya