Ruas Jalan Arah MK Ditutup Imbas Kepadatan Massa Aksi

Ruas jalan arah Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) ditutup pihak kepolisian, tepatnya di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

Pantauan RMOL di sekitar ruas jalan, penutupan baru dilakukan untuk satu arah. Yakni, dari depan patung kuda menuju arah Gedung MK dan Istana Merdeka.

Sementara, arah berlawanan masih dibuka untuk pengguna roda dua, roda tiga, hingga transportasi massal seperti Trans Jakarta.

Penutupan dilakukan kepolisian karena sejumlah kelompok masyarakat mulai memadati Gedung MK. Mereka menggelar aksi demonstrasi.

Sikap protes masyarakat yang kini sudah mencapai 100 orang mendukung putusan MK terhadap uji materiil norma ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas minimum usia calon kepala daerah yang termuat di UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Mereka nampak membawa berbagai spanduk dukungan untuk MK, agar putusannya terkait aturan pencalonan kepala daerah. Pasalnya, terdapat upaya dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggagalkan pelaksanaan putusan MK, dengan cara merevisi UU Pilkada.

Beberapa spanduk yang dibawa massa aksi seperti berbunyi "Putusan MK final dan mengikat", "Menggagalkan putusan MK sama dengan mengkhianati demokrasi dan UUD 1945", " Bersihkan DPR dari para pengkhianat rakyat dan negara".

Dalam aksi ini nampak sejumlah tokoh publik yang konsen terhadap isu demokrasi di Indonesia, yakni mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus.

Selain itu, juga hadir dosen politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, mantan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Wahidah Suaib, perwakilan aktivis 98 Antonius Danar, aktivis hak asasi manusia (HAM) Usman Hamid, akademisi Universitas Indonesia Endah Nasution, Prof. Yulianti, juga Titi Anggraini.

Terbentang spanduk besar dalam aksi ini yang berbunyi "Indonesia Darurat Demokrasi".