Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kadin: Indonesia Masih Krisis Lapangan Pekerjaan

SELASA, 20 AGUSTUS 2024 | 19:51 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Indonesia masih mengalami krisis lapangan pekerjaan, yang ditandai dengan rendahnya penyerapan tenaga kerja setiap tahunnya.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Kamdani mengatakan seharusnya Pemerintah bisa menyediakan lapangan kerja baru, setidaknya 3 juta lapangan kerja baru setiap tahunnya.

Namun, ia mencatat adanya penurunan yang drastis dalam penyerapan tenaga kerja dari investasi yang masuk ke Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini.


Perwakilan Kadin sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu mengatakan adanya pergeseran dari sektor padat ke sektor modal yang berdampak pada lapangan pekerjaan.

"Padahal jika kita lihat investasi yang masuk ke Indonesia, penyerapan lapangan kerja sudah berkurang 10 tahun terakhir ini. Jadi, sudah pasti ada pergeseran dari padat karya ke padat modal dan ini berdampak pada lapangan pekerjaan kita," kata Shinta dalam Global Human Capital (GHC) Summit 2024, di Jakarta, Selasa (20/8).

Selain itu, ia juga melihat regulasi ketenagakerjaan di Indonesia yang belum optimal. Untuk itu, Pemerintah Indonesia, kata Shinta perlu memperkuat dan menyempurnakan regulasi ketenagakerjaan yang baik, sehingga penyerapan tenaga kerja dalam negeri bisa meningkat.

"Jika pemerintah tidak menyediakan regulasi ketenagakerjaan yang baik. Bonus demografi ini juga akan menjadi tidak baik, bahkan menjadi beban," ujarnya.

Ia pun menyoroti pentingnya penerapan tindakan strategis dengan melibatkan dan memasukkan berbagai lapisan sosial termasuk memastikan hubungan dan kecocokan antara lembaga pendidikan dan kebutuhan industri di masa depan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya