Berita

Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja 2024 di Jl Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (20/8)/Istimewa

Presisi

Amankan Pilkada 2024, Polda Jabar Turunkan Lebih dari 19 Ribu Petugas Gabungan

SELASA, 20 AGUSTUS 2024 | 19:14 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Polda Jawa Barat akan mengerahkan 19 ribu lebih petugas gabungan yang meliputi unsur Polri, TNI, hingga Limas dalam rangka melakukan pengamanan perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abast, usai apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja 2024 di Jl Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (20/8).

"Kegiatan ini dalam rangka melaksanakan pengamanan Pilkada serentak yang akan kita laksanakan selama 118 hari, mulai dari tanggal 21 Agustus sampai dengan 16 Desember 2024," katanya, dikutip RMOLJabar, Selasa (20/8).


Jules menjelaskan, personel gabungan itu akan mengawal pengamanan saat jalannya proses Pilkada serentak di Jabar. Karena Jabar masuk ke dalam kategori rawan. 

"Kita akan mengamankan satu wilayah provinsi, 9 wilayah kota, dan 18 wilayah kabupaten, dengan mengamankan sebanyak 30 juta lebih jumlah pemilih ini yang ada di wilayah hukum Polda Jabar. Selain itu, kita juga akan mengamankan sebanyak 62.181 ribu TPS, yang di mana 63 TPS di antaranya masuk ke dalam kategori sangat rawan, 285 rawan, dan kurang rawan ada 61.800,” paparnya.

Jules berharap dengan diturunkannya tim gabungan, khususnya unsur Polri, pelaksanaan pilkada serentak di Jawa Barat dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif.

"Jadi secara keseluruhan Polri mengerahkan sebanyak 19.752 personel (gabungan) yang terdiri dari personel Polda Jabar dan Polres-polres se-Jabar, kemudian dari TNI ada kurang lebih 9.897 personel, dan linmas 236.624 personel," pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya