KPU Jakarta Dituntut Diskualifikasi Dharma-Kun

Pencalonan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai bakal pasangan calon (bapaslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, diprotes kelompok Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pro Demokrasi.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pro Demokrasi, Rafi Maulana mengatakan, Dharma telah mencatut nama-nama dan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) warga DKI Jakarta.

"Intinya masyarakat DKI menginformasikan ke saya bahwa KTP nya dicatut tanpa seizin pemilik KTP. Kurang lebih ada puluhan orang (yang melapor)," ujar Fahmi di sela-sela aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Dia menjelaskan, puluhan warga DKI Jakarta yang melapor ke pihaknya merasa namanya dicatut dalam daftar data pendukung Dharma-Kun, untuk lolos verifikasi faktual sebagai bapaslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024.

"Kita meminta KPU DKI bertindak tegas dan membatalkan pencalonan Dharma Pongrekun sebagai calon gubernur DKI, dan juga kita meminta Mabes Polri mengusut kasus ini," katanya menyampaikan tuntutan.

Oleh karena itu, pihaknya berencana untuk melaporkan kasus pencatutan identitas warga dalam pendaftaran bapaslon perseorangan Dharma-Kun.

"Untuk itu pasti kita punya rencana untuk membuka laporan di Mabes Polri, karena ini bukan terkait hukum administrasi, tapi juga terkait hukum pidana," demikian Rafi menegaskan.