Berita

Anies Baswedan/Ist

Politik

Situasi Politik Berubah, PKS Minta Maaf Batal Dukung Anies

MINGGU, 18 AGUSTUS 2024 | 13:55 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan permintaan maaf kepada konstituen dan masyarakat terkait kemungkinan perubahan arah dukungan dalam Pilkada Jakarta mendatang. 

Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, mengatakan meskipun pada Pilpres PKS mendukung Anies Baswedan, situasi politik kini telah berubah, sehingga keputusan pada Pilkada tidak bisa disamakan dengan Pilpres.

"Pilpres sudah selesai dan ketahuan pemenangnya. Sekarang konstelasinya baru," ujar Taufik kepada RMOL di Jakarta, Minggu (18/8).


Menurutnya, setiap daerah memiliki kebutuhan politik yang berbeda-beda, sehingga keputusan PKS dalam mendukung calon di Pilkada harus disesuaikan dengan kondisi lokal.

Taufik menegaskan bahwa PKS tetap konsisten dengan nilai dasar sebagai partai yang mengedepankan dakwah rahmatan lil alamin, namun dia juga mengakui bahwa situasi di lapangan saat ini sangat berat. 

"Pilihan-pilihan yang ada tidak bisa disamakan dengan Pilpres. Ini kubu perubahan lah, ini dinasti," tambahnya.

PKS juga meminta maaf karena ada pilihan politik yang tidak bisa dihindari dan beberapa negosiasi yang tidak bisa dipublikasikan karena menyangkut strategi partai. 

"Kami minta maaf kalau tidak bisa memuaskan masyarakat," ujar Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu.

Di sisi lain, PKS tetap berterima kasih atas dukungan masyarakat dan berharap dukungan tersebut akan terus berlanjut, baik dalam situasi suka maupun duka. 

"Mudah-mudahan terus mendukung PKS dalam suka maupun duka, dan juga silaturahmi meskipun pilihan berbeda harus tetap terjaga," tutup Taufik Zoelkifli.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya