Berita

Ilustrasi Foto/RMOL

Politik

KIM Plus Harus Pimpin DPR Jika Pemerintahan Ingin Stabil

MINGGU, 18 AGUSTUS 2024 | 10:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kepemimpinan Prabowo-Gibran dipastikan stabil dalam menjalankan roda pemerintahan jika mayoritas partai politik merapat ke kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan berhasil pimpin DPR.

"Pemerintahan Prabowo-Gibran menginginkan kestabilan dan kuat, sehingga melibatkan hampir semua parpol kecuali PDIP yang sejak awal nampaknya menolak bergabung, karena ingin beroposisi atau di luar pemerintahan," kata Fuad Bawazier kepada RMOL, Minggu (18/8).

"Repotnya, PDIP itu partai yang perolehan suaranya dalam Pemilu terbanyak sehingga menurut undang-undang yang kini berlaku otomatis berhak menjadi Ketua DPR," sambungnya.


Mantan Menteri Keuangan itu mengurai peta politik pemerintahan Prabowo-Gibran dengan 7 parpol kemungkinan besar akan masuk pemerintahan melawan satu parpol yakni PDIP yang tidak ingin bergabung atau beroposisi.

Dia mengatakan PDIP yang memperoleh suara terbanyak itu bakal memimpin parlemen dan dianggap tidak akan stabil dalam menjalani roda pemerintahan.

"Tentu saja jalannya roda pemerintahan tidak akan stabil atau sekurang-kurangnya janggal bila pimpinan eksekutif yang dipimpin Prabowo dengan dukungan mayoritas berlimpah sedangkan pimpinan legislatif DPR dipegang oleh minoritas (PDIP)," jelasnya.

Dia mengatakan seharusnya yang menjadi pemimpin legislatif dari kelompok mayoritas bukan minoritas.

"Sudah lazim di negara manapun juga, pemegang pimpinan legislatif (DPR) adalah kelompok mayoritas yang di sini, sekarang, dikenal dengan istilah KIM Plus. Barulah pemerintahan stabil. Tentunya saja ini akan memerlukan langkah langkah politik tersendiri," tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya