Berita

Ilustrasi Foto/RMOL

Politik

KIM Plus Harus Pimpin DPR Jika Pemerintahan Ingin Stabil

MINGGU, 18 AGUSTUS 2024 | 10:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kepemimpinan Prabowo-Gibran dipastikan stabil dalam menjalankan roda pemerintahan jika mayoritas partai politik merapat ke kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan berhasil pimpin DPR.

"Pemerintahan Prabowo-Gibran menginginkan kestabilan dan kuat, sehingga melibatkan hampir semua parpol kecuali PDIP yang sejak awal nampaknya menolak bergabung, karena ingin beroposisi atau di luar pemerintahan," kata Fuad Bawazier kepada RMOL, Minggu (18/8).

"Repotnya, PDIP itu partai yang perolehan suaranya dalam Pemilu terbanyak sehingga menurut undang-undang yang kini berlaku otomatis berhak menjadi Ketua DPR," sambungnya.


Mantan Menteri Keuangan itu mengurai peta politik pemerintahan Prabowo-Gibran dengan 7 parpol kemungkinan besar akan masuk pemerintahan melawan satu parpol yakni PDIP yang tidak ingin bergabung atau beroposisi.

Dia mengatakan PDIP yang memperoleh suara terbanyak itu bakal memimpin parlemen dan dianggap tidak akan stabil dalam menjalani roda pemerintahan.

"Tentu saja jalannya roda pemerintahan tidak akan stabil atau sekurang-kurangnya janggal bila pimpinan eksekutif yang dipimpin Prabowo dengan dukungan mayoritas berlimpah sedangkan pimpinan legislatif DPR dipegang oleh minoritas (PDIP)," jelasnya.

Dia mengatakan seharusnya yang menjadi pemimpin legislatif dari kelompok mayoritas bukan minoritas.

"Sudah lazim di negara manapun juga, pemegang pimpinan legislatif (DPR) adalah kelompok mayoritas yang di sini, sekarang, dikenal dengan istilah KIM Plus. Barulah pemerintahan stabil. Tentunya saja ini akan memerlukan langkah langkah politik tersendiri," tutupnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya