Berita

Ilustrasi Foto/RMOL

Politik

KIM Plus Harus Pimpin DPR Jika Pemerintahan Ingin Stabil

MINGGU, 18 AGUSTUS 2024 | 10:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kepemimpinan Prabowo-Gibran dipastikan stabil dalam menjalankan roda pemerintahan jika mayoritas partai politik merapat ke kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan berhasil pimpin DPR.

"Pemerintahan Prabowo-Gibran menginginkan kestabilan dan kuat, sehingga melibatkan hampir semua parpol kecuali PDIP yang sejak awal nampaknya menolak bergabung, karena ingin beroposisi atau di luar pemerintahan," kata Fuad Bawazier kepada RMOL, Minggu (18/8).

"Repotnya, PDIP itu partai yang perolehan suaranya dalam Pemilu terbanyak sehingga menurut undang-undang yang kini berlaku otomatis berhak menjadi Ketua DPR," sambungnya.


Mantan Menteri Keuangan itu mengurai peta politik pemerintahan Prabowo-Gibran dengan 7 parpol kemungkinan besar akan masuk pemerintahan melawan satu parpol yakni PDIP yang tidak ingin bergabung atau beroposisi.

Dia mengatakan PDIP yang memperoleh suara terbanyak itu bakal memimpin parlemen dan dianggap tidak akan stabil dalam menjalani roda pemerintahan.

"Tentu saja jalannya roda pemerintahan tidak akan stabil atau sekurang-kurangnya janggal bila pimpinan eksekutif yang dipimpin Prabowo dengan dukungan mayoritas berlimpah sedangkan pimpinan legislatif DPR dipegang oleh minoritas (PDIP)," jelasnya.

Dia mengatakan seharusnya yang menjadi pemimpin legislatif dari kelompok mayoritas bukan minoritas.

"Sudah lazim di negara manapun juga, pemegang pimpinan legislatif (DPR) adalah kelompok mayoritas yang di sini, sekarang, dikenal dengan istilah KIM Plus. Barulah pemerintahan stabil. Tentunya saja ini akan memerlukan langkah langkah politik tersendiri," tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya