Berita

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

KTP Kader Dicatut, PDIP Duga Ada Manuver Kandidat "Boneka" di Jakarta

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 22:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik kader PDIP untuk mendukung calon independen pada Pilkada Jakarta 2024 disayangkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

"Ada Ketua DPC PDIP Jakarta Timur, Saudara Rio (Dwi Rio Sambodo) itu, KTP-nya dicatut," ungkap Hasto kepada wartawan di Pelataran Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu  (17/8).

Ditegaskan Hasto, Dwi Rio yang notabene kader PDIP taat dengan arahan partai. Sehingga, tidak mungkin memberikan KTP mendukung paslon independen.


"Sebagai anggota partai, tidak mungkin untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan karena seluruh anggota partai menunggu keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto.

Dengan adanya pencatutan tersebut, Hasto menyebut bahwa demokrasi di Tanah Air menunjukkan sedang tidak baik-baik saja.

"Menunjukkan arah demokrasi yang tidak sehat. Praktik-praktik demokrasi yang membelenggu kedaulatan rakyat itu," ujarnya.

Atas dasar itu, Hasto menduga pencatutan KTP tersebut sebagai upaya menciptakan kandidat boneka untuk bertanding melawan paslon yang diusung partai di Pilkada Jakarta 2024.

"Jadi, kami juga melihat sedang mengidentifikasi dari internal PDI Perjuangan yang KTP-nya dicatut bagi kepentingan penciptaan calon boneka," katanya.

Namun demikian, Politikus asal Yogyakarta itu tetap menyerahkan ke masing-masing individu ketika ingin membawa kasus pencatutan KTP ke kepolisian.

"Ini, kan, yang dicatut orang perorang bukan PDI Perjuangan. Ya, jadi orang perorang," tandasnya.

Sebelumnya, dua anak dan seorang adik eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan juga menjadi korban aksi pencatutan demi kepentingan pilkada.

"KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," kata dia dalam X akun @aniesbaswedan dikutip Jumat (16/8).

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya