Berita

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Kata Hasto, Pilkada Belum Berjalan Jadi Alasan KPK Tak Mengembalikan Buku Catatan PDIP

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 21:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum mengembalikan ponsel dan buku catatan partai yang sebelumnya disita beberapa waktu lalu. 

Hasto menduga itu lantaran saat ini Pilkada 2024 belum digelar. 

"Mungkin pilkada belum berjalan. Dokumen itu, kan, berisi rahasia partai. Termasuk, tentang pelaksanaan pilkada," kata Hasto kepada wartawan seusai menghadiri upacara pengibaran bendera merah putih di Pelataran Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (17/8).


Hasto mengatakan, buku catatan yang disita KPK tersebut sangat berharga bagi PDIP. Ia khawatir jika sampai saat ini berpotensi disalahgunakan.

"Dalam hukum acara pidana ketika itu disita, seharusnya ada saksi, siapa yang menjamin bahwa buku itu tidak disalahgunakan," kata politikus asal Yogyakarta itu.

Menurut Hasto, proses hukum seharusnya dilakukan berkeadilan dengan mengedepankan perundang-undangan. Namun, katanya, para pakar hukum sudah menganggap Penyidik KPK Rossa Purbobekti melanggar ketentuan ketika menyita ponsel dan buku catatan partai serta memeriksa paksa Kusnadi.

"Apakah ini dibenarkan oleh aparat hukum yang seharusnya menegakkan mekanisme hukum dengan baik," pungkasnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya