Berita

Tangkap layar mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Herbert Nababan dalam podcast Novel Baswedan/RMOL

Hukum

Mantan Penyidik Senior Kritik Pemilihan Pimpinan KPK Terburu-buru

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 03:08 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Herbert Nababan mengkritik Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang bertugas seperti terburu-buru.

Hal itu dikatakan Herbert dalam podcast Novel Baswedan yang dikutip redaksi pada Sabtu (17/8).

"Saya melihatnya seperti ada yang diburu-buru dalam proses penyeleksian Capim dan Dewas KPK. Sekarang aja tinggal 40 orang," kata Herbert.


Herbert mempersoalkan kenapa seleksi Capim dan Dewas KPK harus terburu-buru, sementara periode masa kepemimpinan KPK berakhir Desember 2024. 

"Kalau hari ini sudah 40 (peserta), kita duga dua minggu kemudian bisa selesai semua," kata Herbert.

Padahal komisioner dan Dewas KPK yang terpilih itu masih beberapa bulan lagi baru bertugas.

"Yang jadi pertanyaan kita, seberapa selektif Pansel memilih calon-calon punggawa KPK," tanya Herbert.

Herbert juga mengingatkan bahwa pimpinan KPK jangan cuma paham masalah hukum, tapi ada unsur-unsur kompetensi yang harus dipenuhi. 

"Terpenting adalah integritas. Karena sebelumnya pimpinan KPK selalu bermasalah dengan integritas," kata Herbert.


Diketahui, Pansel Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 40 orang lolos seleksi tertulis sebagai Capim KPK periode 2024-2029. 

Pengumuman disampaikan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Kamis (8/8) oleh Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK Muhammad Yusuf Ateh. 

Selanjutnya, para capim dan calon Dewas KPK yang dinyatakan lolos wajib mengikuti seleksi tahap selanjutnya, yaitu profil assessment yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024.



Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya