Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Banyak Warga Jakarta Protes NIK Dipakai Dukung Paslon Independen Tanpa Izin

JUMAT, 16 AGUSTUS 2024 | 10:58 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sejumlah Warganet protes di media sosial setelah mengetahui Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka digunakan untuk mendukung pasangan calon independen dalam Pilkada Jakarta tanpa izin.

Temuan ini mencuat menyusul keputusan KPUD DKI meloloskan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat sebagai bakal calon pasangan independen gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

Menanggapi hal ini, pakar pemilu Titi Anggraini menekankan pentingnya validasi setiap dukungan yang diberikan oleh masyarakat. 


"Kita punya pengalaman verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024. Prinsipnya, siapa pun yang menjadi peserta pemilihan mutlak hanya mereka yang berhak dan memenuhi syarat," ujar Titi lewat akun X miliknya, Jumat (16/8).

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu menegaskan, setiap dukungan harus valid, tidak boleh ada yang dimanipulasi atau digunakan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

"Bagi warga Jakarta, kiranya sangat perlu mengecek apakah benar mendukung atau tidak, karena setiap dukungan harus valid," pungkas Titi.

Netizen meminta Dinas Dukcapil segera mengambil langkah tegas untuk menyelidiki kasus ini dan memastikan bahwa proses verifikasi dukungan dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya