Anak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly/RMOL
Dugaan monopoli bisnis di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang melibatkan anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly belum naik ke proses penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu saat ditanya perkembangan laporan dari pegiat antikorupsi pada Mei 2023 lalu.
"Terkait dengan bisnis anak Menteri, saya juga beritanya membaca. Tapi sampai sejauh ini, di penyidikan itu belum ada," kata Asep kepada wartawan, Jumat (16/8).
Asep mengaku, tidak mengetahui laporan tersebut masih diproses di bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) atau sudah naik di tahap penyelidikan.
"Tapi yang jelas di penyidikan tidak ada," pungkas Asep.
Sebelumnya pada Senin (5/8), Komunitas Anti Korupsi mendesak KPK untuk mengusut dugaan monopoli bisnis Lapas oleh anak Yasonna.
Desakan itu disampaikan langsung puluhan orang yang tergabung dalam Komunitas Anti Korupsi saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin sore (5/8).
Ketua Komunitas Anti Korupsi, Daymon Moni mengatakan, pihaknya mendesak KPK untuk mengusut dugaan monopoli bisnis di dalam Lapas yang melibatkan Yamitema Laoly.
"Kami menduga kasus monopoli bisnis di dalam Lapas yang melibatkan anak Menkumham yang dilaporkan ke KPK pada Mei 2023 oleh sejumlah penggiat anti korupsi jalan di tempat karena ada tekanan politik saat itu, maka saat ini kami mendesak KPK harus tegas dan buka kembali kasus tersebut ke publik," kata Daymon dalam orasinya di atas mobil komando.
Daymon menjelaskan, banyak kasus korupsi yang melibatkan keluarga yang perlu dibongkar oleh KPK, salah satunya yang diduga melibatkan Yamitema Laoly.
"Harapan kami KPK segera membongkar gurita korupsi di tubuh Kemenkumham, yang mana proyek-proyek dikendalikan oleh keluarga sendiri, harus segera dituntaskan dan sudah saatnya KPK tuntaskan tanpa ada tekanan ataupun intervensi politik lagi," pungkas Daymon.
