Berita

Lucky Hakim/Net

Politik

DPC Gerindra Tolak Lucky Hakim Jadi Cabup Indramayu

KAMIS, 15 AGUSTUS 2024 | 19:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Keputusan DPP Partai Gerindra memberikan persetujuan dukungan pada pasangan Lucky Hakim-Syaefudin menjadi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Indramayu pada Pilkada 2024, ditentang kader di daerah.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Indramayu mewakili 31 dari Pimpinan Anak Cabang (PAC) Indramayu, tegas menolak Lucky Hakim untuk maju sebagai kandidat Cabup Indramayu.

Hal tersebut disampaikan Wakil sekertaris (DPC) Gerindra Kabupaten Indramayu Aan Suhirso, saat jumpa pers di kantor DPC Gerindra Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (15/8).

"Sekali lagi kami sampaikan bahwa seluruh PAC se Kabupaten Indramayu menolak Lucky Hakim, sebagai kandidat calon Cabup 2024 dari Partai Gerindra versi DPP," tegas Aan.

Penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Aan, sesuai dengan arahan pada saat Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah di Sentul, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani pernah menyampaikan yang diusung di pilkada serentak hak mutlak untuk kader organik.

"Kami bersepakat, meminta pertanggung jawaban dari DPP untuk mengusung kader organik, kader terbaik dan kader sejati dari partai Gerindra khususnya di Indramayu," tuturnya.

Jika melihat kebelakang, Partai Gerindra pernah mengecam Lucky Hakim saat mundur dari jabatannya sebagi Wakil Bupati pada 2023. Bahkan Gerindra menilai pemeran sinetron Angling Dharma itu tidak punya etika politik. 

Penilaian tersebut saat itu pernah disampaikan secara tegas oleh Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Ihsanudin.

Ihsanudin juga mempermasalahkan surat pengunduran diri Lucky Hakim saat ia mengundurkan diri dari Wabup Indramayu belum diterima pengurus partai di DPD. Ia bahkan mengetahui keputusan itu setelah informasinya beredar luas di media sosial.

"Seharusnya, kalau dia ngerti etika politik, koordinasi dulu dengan struktur, pengusung dia yang dari awal ke lapangan saat kampanye. Ini kan nggak ada koordinasi sama sekali," tandasnya.

Populer

KPK Dapat Petunjuk Dugaan Suap PAW PDIP dari Buku Hasto

Kamis, 08 Agustus 2024 | 19:35

BHS Kritisi Usul Muhadjir soal Opsi Nasi Jagung di Program Makan Gratis

Rabu, 07 Agustus 2024 | 02:44

Pengamat: Intervensi Kekuasaan Penyebab Airlangga Mundur

Minggu, 11 Agustus 2024 | 19:13

Jokowi Makin Kasar

Senin, 05 Agustus 2024 | 08:42

BPIP Perlu Jelaskan Pasukan Paskibraka Harus Lepas Hijab

Rabu, 14 Agustus 2024 | 13:49

Fuad Bawazier Ngaku Diperas Rp4 Miliar

Kamis, 08 Agustus 2024 | 12:41

PKS Harus Ikhlas Terima PDIP Bergabung Usung Anies

Senin, 12 Agustus 2024 | 08:18

UPDATE

Demokrat Masih 'Wait And See' Pilkada Jakarta 2024

Kamis, 15 Agustus 2024 | 22:05

Depinas SOKSI Gelar Rapat Pleno Sikapi Munas XI Golkar

Kamis, 15 Agustus 2024 | 21:31

Demokrat Umumkan Cakada Kalteng, Kepri dan Lampung

Kamis, 15 Agustus 2024 | 21:22

Sampoerna Academy Kembali Tegaskan Komitmen Sekolah Anti Perundungan

Kamis, 15 Agustus 2024 | 21:20

Khawatir Ganggu Penegakan HAM, Imparsial Minta Revisi UU TNI Dihentikan

Kamis, 15 Agustus 2024 | 21:18

PPP Resmi Dukung Pemerintahan Prabowo

Kamis, 15 Agustus 2024 | 21:16

Demokrasi, Supremasi Hukum, dan Budaya Antikorupsi di Indonesia

Kamis, 15 Agustus 2024 | 21:16

BPIP Tak Paham Nilai Kebhinekaan Ideologi Pancasila

Kamis, 15 Agustus 2024 | 21:07

Bangsa Indonesia Berutang atas Kemerdekaan Palestina

Kamis, 15 Agustus 2024 | 20:55

Cak Imin Tak Nyalon Lagi kalau Dapat Rapor Merah

Kamis, 15 Agustus 2024 | 20:54

Selengkapnya