Berita

Dari kiri-kanan, Praswad Nugraha, Saor Siagian, Busryo Muqoddas, Saut Situmorang, dan Abdullah Hehamahua di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (14/8)/RMOL

Hukum

Tambang Blok Medan Bobby-Kahiang Bukti Reinkarnasi KKN di Istana

RABU, 14 AGUSTUS 2024 | 18:39 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2010-2014, Busyro Muqoddas menyebut bahwa saat ini terjadi reinkarnasi nepotisme, yakni dinasti politik nepotisme di lingkungan Istana Negara. 

Untuk itu, KPK diminta untuk menindaklanjuti kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) "Blok Medan".

Hal tersebut disampaikan Busyro usai menemui Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango bersama beberapa mantan pimpinan KPK lainnya, yakni Saut Situmorang, Bambang Widjojanto, mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua, serta mantan pegawai KPK dan pegiat antikorupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).


Dalam pertemuan selama 2,5 jam itu kata Busyro, mereka menyoroti beberapa kasus yang sensitif.

"Tapi khusus itu kami diskusikan itu tidak lepas dari persoalan-persoalan politik yang episentrum politiknya ada di Istana Negara. Apalagi kita membaca di Istana Negara itu sudah ada proses reinkarnasi nepotisme yang dulu di era Orde Baru sudah dilarang di dalam salah satu Tap MPR, sekarang malah mengalami pembangkitan kembali secara lebih mengeras, yaitu dinasti politik nepotisme," kata Busyro kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu sore (14/8).

Akibat dinasti politik nepotisme itu, kata Busyro, berefek langsung maupun tidak langsung terhadap proses-proses penegakan hukum di Indonesia.

"Yang terkait dengan KPK, ada tiga hal yang nanti secara rinci akan disampaikan Pak Abdullah dan lain-lain. Yang tiga hal itu singkatnya tentang Blok Medan. Yang kedua tentang proses seleksi pimpinan KPK yang menyangkut kriteria yang seharusnya dipertimbangkan oleh Pansel maupun juga KPK. Karena KPK berkepentingan untuk itu, yaitu menyangkut etika. Dan yang ketiga tentang status Firli Bahuri," jelasnya.

Ketiga hal tersebut, lanjut dia, tidak lepas korelasinya dengan kultur, proses, dan mekanisme politik yang imperium penjungkirbalikannya secara tatanan moral etika negara yang justru bersumber dari Istana Negara.

"Oleh karena itu tadi kami dengan Pak Nawawi. Beliau terbuka, terbuka sekali, dan perhatian sekali dengan apa yang kami sampaikan, dan akan ditindak lanjuti," pungkas Busyro.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya