Berita

Dari kiri-kanan, Praswad Nugraha, Saor Siagian, Busryo Muqoddas, Saut Situmorang, dan Abdullah Hehamahua di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (14/8)/RMOL

Hukum

Tambang Blok Medan Bobby-Kahiang Bukti Reinkarnasi KKN di Istana

RABU, 14 AGUSTUS 2024 | 18:39 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2010-2014, Busyro Muqoddas menyebut bahwa saat ini terjadi reinkarnasi nepotisme, yakni dinasti politik nepotisme di lingkungan Istana Negara. 

Untuk itu, KPK diminta untuk menindaklanjuti kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) "Blok Medan".

Hal tersebut disampaikan Busyro usai menemui Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango bersama beberapa mantan pimpinan KPK lainnya, yakni Saut Situmorang, Bambang Widjojanto, mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua, serta mantan pegawai KPK dan pegiat antikorupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).


Dalam pertemuan selama 2,5 jam itu kata Busyro, mereka menyoroti beberapa kasus yang sensitif.

"Tapi khusus itu kami diskusikan itu tidak lepas dari persoalan-persoalan politik yang episentrum politiknya ada di Istana Negara. Apalagi kita membaca di Istana Negara itu sudah ada proses reinkarnasi nepotisme yang dulu di era Orde Baru sudah dilarang di dalam salah satu Tap MPR, sekarang malah mengalami pembangkitan kembali secara lebih mengeras, yaitu dinasti politik nepotisme," kata Busyro kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu sore (14/8).

Akibat dinasti politik nepotisme itu, kata Busyro, berefek langsung maupun tidak langsung terhadap proses-proses penegakan hukum di Indonesia.

"Yang terkait dengan KPK, ada tiga hal yang nanti secara rinci akan disampaikan Pak Abdullah dan lain-lain. Yang tiga hal itu singkatnya tentang Blok Medan. Yang kedua tentang proses seleksi pimpinan KPK yang menyangkut kriteria yang seharusnya dipertimbangkan oleh Pansel maupun juga KPK. Karena KPK berkepentingan untuk itu, yaitu menyangkut etika. Dan yang ketiga tentang status Firli Bahuri," jelasnya.

Ketiga hal tersebut, lanjut dia, tidak lepas korelasinya dengan kultur, proses, dan mekanisme politik yang imperium penjungkirbalikannya secara tatanan moral etika negara yang justru bersumber dari Istana Negara.

"Oleh karena itu tadi kami dengan Pak Nawawi. Beliau terbuka, terbuka sekali, dan perhatian sekali dengan apa yang kami sampaikan, dan akan ditindak lanjuti," pungkas Busyro.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya