Berita

Dari kiri-kanan, Praswad Nugraha, Saor Siagian, Busryo Muqoddas, Saut Situmorang, dan Abdullah Hehamahua di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (14/8)/RMOL

Hukum

Tambang Blok Medan Bobby-Kahiang Bukti Reinkarnasi KKN di Istana

RABU, 14 AGUSTUS 2024 | 18:39 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2010-2014, Busyro Muqoddas menyebut bahwa saat ini terjadi reinkarnasi nepotisme, yakni dinasti politik nepotisme di lingkungan Istana Negara. 

Untuk itu, KPK diminta untuk menindaklanjuti kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) "Blok Medan".

Hal tersebut disampaikan Busyro usai menemui Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango bersama beberapa mantan pimpinan KPK lainnya, yakni Saut Situmorang, Bambang Widjojanto, mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua, serta mantan pegawai KPK dan pegiat antikorupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).


Dalam pertemuan selama 2,5 jam itu kata Busyro, mereka menyoroti beberapa kasus yang sensitif.

"Tapi khusus itu kami diskusikan itu tidak lepas dari persoalan-persoalan politik yang episentrum politiknya ada di Istana Negara. Apalagi kita membaca di Istana Negara itu sudah ada proses reinkarnasi nepotisme yang dulu di era Orde Baru sudah dilarang di dalam salah satu Tap MPR, sekarang malah mengalami pembangkitan kembali secara lebih mengeras, yaitu dinasti politik nepotisme," kata Busyro kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu sore (14/8).

Akibat dinasti politik nepotisme itu, kata Busyro, berefek langsung maupun tidak langsung terhadap proses-proses penegakan hukum di Indonesia.

"Yang terkait dengan KPK, ada tiga hal yang nanti secara rinci akan disampaikan Pak Abdullah dan lain-lain. Yang tiga hal itu singkatnya tentang Blok Medan. Yang kedua tentang proses seleksi pimpinan KPK yang menyangkut kriteria yang seharusnya dipertimbangkan oleh Pansel maupun juga KPK. Karena KPK berkepentingan untuk itu, yaitu menyangkut etika. Dan yang ketiga tentang status Firli Bahuri," jelasnya.

Ketiga hal tersebut, lanjut dia, tidak lepas korelasinya dengan kultur, proses, dan mekanisme politik yang imperium penjungkirbalikannya secara tatanan moral etika negara yang justru bersumber dari Istana Negara.

"Oleh karena itu tadi kami dengan Pak Nawawi. Beliau terbuka, terbuka sekali, dan perhatian sekali dengan apa yang kami sampaikan, dan akan ditindak lanjuti," pungkas Busyro.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD

Selasa, 25 Agustus 2026 | 14:18

LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:54

Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:45

Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:29

BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:19

Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:50

Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Selengkapnya