Berita

Ubedillah Badrun (tengah) dalam acara jumpa media 98 Melawan bertemakan ‘Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8)/RMOL

Politik

Terendus Jokowi Mau Ambil Alih Golkar

SELASA, 13 AGUSTUS 2024 | 17:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut hendak menguasai Partai Golkar dengan menyandera Airlangga Hartarto lewat kasus hukum.

Analis politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun menuturkan bahwa ketika lengser, Jokowi tidak memiliki perahu untuk menyelamatkannya dari jeratan hukum. 

Oleh sebab itu, Jokowi melakukan manuver lewat partai politik untuk menyelamatkan dirinya lewat kasus-kasus yang membelit elite partai politik, salah satunya yang dialami Airlangga Hartarto.


“Kan tanda-tanda itu terlihat (ambil alih Golkar), karena Jokowi secara politik dia dimenangkan oleh kekuatan di belakang layar, dalam politik empirik, dia tidak punya partai politik, di DPR nanti tidak ada partai dia, dia mengkhianati PDIP, partai anaknya tidak lolos parliamentary threshold, tidak ada anggota parlemen dari PSI misalnya, lalu  dia bergantung pada partai apa?” tegas Ubedillah Badrun dalam jumpa media 98 Melawan bertemakan ‘Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Menurut pelapor dugaan korupsi Jokowi ke KPK ini, peristiwa yang dialami Partai Golkar dianggap sebagai cara Jokowi untuk mengkudeta demokrasi di lingkaran politik. 

“Peristiwa abnormalitas dari Partai Golkar itu, tanda-tanda bahwa Jokowi punya minat dalam tanda petik kami sebut sebagai kudeta demokrasi yang mengambil alih Golkar, dengan caranya,” jelasnya.

Dia menambahkan, Jokowi akan main cantik dan tidak akan terkesan mengambil alih Golkar, namun menempatkan orang-orangnya di lingkaran Golkar. 

“Apakah dengan dia sendiri menjadi dewan pembina, atau menitipkan Bahlil sebagai ketum, atau menitipkan orang lain menjadi ketum, atau bahkan anaknya jadi ketum  kan itu sesuatu yang sangat mungkin dalam parpol, dan kami melihat ini bencana demokrasi,” tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya