Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Net
Politik sandera yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertujuan untuk memuluskan langkahnya berkuasa di era tidak lagi menjabat sebagai kepala negara.
Aktivis 98, Raras Tedjo berpendapat bahwa sandera politik dilakukan Jokowi secara terang-terangan, seperti melakukan kudeta demokrasi terhadap sejumlah partai politik.
“Politik sandera itu memang real kita tahu para petinggi dan sejumlah menteri yang sebagainya itu banyak punya kasus,” kata Raras Tedjo dalam jumpa media 98 Melawan, bertemakan ‘Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).
Menurutnya, kartu truf yang dimiliki partai politik dipegang oleh Jokowi. Kemudian dimainkan agar kepentingannya berjalan lancar.
Salah satu kepentingannya ialah untuk menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum usai tak lagi menjadi kepala negara.
“Kartu ini dimainkan, diangkat ketika Jokowi punya kepentingan untuk melakukan sesuatu. Apalagi kita semua sudah tahu, Jokowi satu-satunya presiden di negeri ini yang tidak punya partai, boleh jadi banyak kasus di kemudian hari,” ucapnya.
Meskipun, sang anak menjadi wakil presiden, jeratan hukum yang membelenggu Jokowi setelah lengser dari kekuasaannya akan menghantui.
Oleh sebab itu, Jokowi memainkan kasus para politisi untuk tunduk selama pemerintahannya masih berdiri.
“Kami menyebutnya kudeta demokrasi, di kemudian hari akan ada tuntutan kepada Jokowi, kalau tidak punya kekuatan pendukung yang konkret, yang real, salah satunya dari partai politik boleh jadi kita akan menemukan. Ini pertama kali terjadi presiden di Indonesia akan diadili secara hukum, untuk mencegah itu intervensinya yang dilakukan adalah lewat hukum,” tutupnya.
