Berita

Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Net

Politik

Jokowi Mainkan Politik Sandera agar Tidak Dipenjara

SELASA, 13 AGUSTUS 2024 | 16:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Politik sandera yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertujuan untuk memuluskan langkahnya berkuasa di era tidak lagi menjabat sebagai kepala negara.

Aktivis 98, Raras Tedjo berpendapat bahwa sandera politik dilakukan Jokowi secara terang-terangan, seperti melakukan kudeta demokrasi terhadap sejumlah partai politik.

“Politik sandera itu memang real kita tahu para petinggi dan sejumlah menteri yang sebagainya itu banyak punya kasus,” kata Raras Tedjo dalam jumpa media 98 Melawan, bertemakan ‘Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).


Menurutnya, kartu truf yang dimiliki partai politik dipegang oleh Jokowi. Kemudian dimainkan agar kepentingannya berjalan lancar.

Salah satu kepentingannya ialah untuk menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum usai tak lagi menjadi kepala negara.

“Kartu ini dimainkan, diangkat ketika Jokowi punya kepentingan untuk melakukan sesuatu. Apalagi kita semua sudah tahu, Jokowi satu-satunya presiden di negeri ini yang tidak punya partai, boleh jadi banyak kasus di kemudian hari,” ucapnya.

Meskipun, sang anak menjadi wakil presiden, jeratan hukum yang membelenggu Jokowi setelah lengser dari kekuasaannya akan menghantui.

Oleh sebab itu, Jokowi memainkan kasus para politisi untuk tunduk selama pemerintahannya masih berdiri.

“Kami menyebutnya kudeta demokrasi, di kemudian hari akan ada tuntutan kepada Jokowi, kalau tidak punya kekuatan pendukung yang konkret, yang real, salah satunya dari partai politik boleh jadi kita akan menemukan. Ini pertama kali terjadi presiden di Indonesia akan diadili secara hukum, untuk mencegah itu intervensinya yang dilakukan adalah lewat hukum,” tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya