Berita

Jamiluddin Ritonga/RMOL

Politik

Politik Sandera Berbahaya dan Tidak Sehat

SELASA, 13 AGUSTUS 2024 | 13:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fenomena sandera politik yang kini dialami sejumlah partai di Indonesia dianggap sangat berbahaya dan tidak sehat bagi keberlangsungan partai ke depan.

Hal itu disampaikan analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga tentang fenomena partai politik yang saat ini tengah goyang.

"Jadi, selama elite politik berpolitik dengan politik sandera, maka selama itu politik di tanah air tidak akan sehat. Seseorang dan partai politik kapan saja bisa dijatuhkan bila memang sudah tidak dikehendaki," kata Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Selasa (13/8).


Jamiluddin mengatakan kelemahan elite politik dimainkan oleh kelompok tertentu yang tidak tunduk terhadap pihak penguasa dengan berbagai cara.

"Siapa yang punya data kelemahan elite politik lainnya paling banyak, maka yang bersangkutan akan mudah menjatuhkan lawan politiknya. Di sini berlaku yang kuat akan memangsa yang lemah," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa cara sandera politik seperti ini akan berbahaya bagi demokrasi di Indonesia ke depan.

"Wajah politik seperti itu akan membuat partai mudah diobok-obok. Hal ini tentunya akan membuat partai sulit mandiri. Ini kiranya membahayakan politik di tanah air," tutupnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya