Demurrage Impor Beras Merusak Lintas Sektor Ekonomi dan Politik

Skandal demurrage atau denda impor beras semakin hangat usai Kementerian Perindustrian mengumumkan keberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya.

Pengumuman Kementerian Perindustrian, menguatkan dugaan skandal demurrage Rp294,5 miliar yang muncul karena skema impor beras tidak baik dan berakibat pada terganggunya harga beras.

Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengamini skandal demurrage sebesar Rp294,5 miliar ini menyisakan tanya pada pola pengiriman beras di Indonesia.

“Jadi bisa dipahami jika ada demurrage sampai 294,5 miliar. Itu kan yang nahan (beras) pasti nanya, prosedurnya gimana,” ujar Siswanto kepada wartawan, Selasa (13/8).

Siswanto Rusdi melanjutkan, bahwa skandal demurrage sebesar Rp 294,5 miliar ini juga telah merusak lintas sektor politik dan ekonomi lantaran 
menunjukkan adanya komunikasi yang buruk antara lembaga dan kementerian.

“Ini kan persoalan, komunikasi antar lembaga buruk. Tapi sebagai orang pinggiran melihat ada main (korupsi) juga. Ya Itu gak mungkin di makan sendiri. Bukan hanya pemilik kapal, semua rantai dapet,” bebernya.

Siswanto Rusdi berharap, agar aparat penegak hukum baik KPK, Kejaksaan Agung hingga Polri dapat membongkar skandal demurrage impor beras tersebut.

“Caranya membongkar gimana, ini lah tugas KPK, Polri dan Kejaksaan,” pungkasnya.