Berita

Ketua DPW Partai Nasdem Jabar, Saan Mustopa/RMOLJabar

Politik

Nasdem Jabar Tolak Politik Transaksional

SENIN, 12 AGUSTUS 2024 | 05:12 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

DPW Partai Nasdem Jabar memastikan form B.1-KWK untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hanya diberikan kepada kandidat atau figur terbaik.

Ketua DPW Partai Nasdem Jabar, Saan Mustopa mengatakan, kontestasi pilkada dimanfaatkan partainya untuk mencari putra-putri terbaik bangsa yang dianggap mampu memimpin daerahnya masing-masing.

"Nasdem memiliki keyakinan melahirkan putra-putri daerah terbaik, maka masyarakat di daerah itu akan mendapatkan manfaat dari kepala daerah yang dilahirkan oleh Partai Nasdem," tegas Kang Saan, dikutip RMOLJabar, Minggu (11/8).


Lanjut Kang Saan, sapaan akrabnya, Nasdem akan dianggap keliru jika salah melahirkan kepala daerah yang tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat, kemauan membuat daerahnya lebih maju, termasuk mensejahterakan masyarakat.

"Maka masyarakatnya akan mendapatkan dampak dari lahirnya dari kepala daerah yang tidak baik maka masyarakatnya menjadi menderita," terangnya.

Demi terwujudnya pemerintahan sehat melalui kepala daerah yang baik, Saan menyatakan, Nasdem selalu berkomitmen melahirkan putra-putri terbaik supaya masyarakat mendapatkan kebaikan.

"Maka proses lahirnya kepala daerah itu juga harus baik. Enggak mungkin kita melahirkan kepala daerah yang baik jika prosesnya tidak baik," ucapnya.

Proses yang tidak baik, dijelaskan Kang Saan, diakibatkan transaksi politik.

"Apakah itu dalam bentuk materi dijualbelikan untuk mendapatkan jabatan, ataukah itu dipertukarkan untuk mendapatkan pekerjaan? Enggak mungkin melahirkan kepala daerah yang baik kalau prosesnya seperti itu yang transaksional demi kepentingan sesaat," tegas Kang Saan.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya