Berita

Ketua DPW Partai Nasdem Jabar, Saan Mustopa/RMOLJabar

Politik

Nasdem Jabar Tolak Politik Transaksional

SENIN, 12 AGUSTUS 2024 | 05:12 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

DPW Partai Nasdem Jabar memastikan form B.1-KWK untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hanya diberikan kepada kandidat atau figur terbaik.

Ketua DPW Partai Nasdem Jabar, Saan Mustopa mengatakan, kontestasi pilkada dimanfaatkan partainya untuk mencari putra-putri terbaik bangsa yang dianggap mampu memimpin daerahnya masing-masing.

"Nasdem memiliki keyakinan melahirkan putra-putri daerah terbaik, maka masyarakat di daerah itu akan mendapatkan manfaat dari kepala daerah yang dilahirkan oleh Partai Nasdem," tegas Kang Saan, dikutip RMOLJabar, Minggu (11/8).


Lanjut Kang Saan, sapaan akrabnya, Nasdem akan dianggap keliru jika salah melahirkan kepala daerah yang tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat, kemauan membuat daerahnya lebih maju, termasuk mensejahterakan masyarakat.

"Maka masyarakatnya akan mendapatkan dampak dari lahirnya dari kepala daerah yang tidak baik maka masyarakatnya menjadi menderita," terangnya.

Demi terwujudnya pemerintahan sehat melalui kepala daerah yang baik, Saan menyatakan, Nasdem selalu berkomitmen melahirkan putra-putri terbaik supaya masyarakat mendapatkan kebaikan.

"Maka proses lahirnya kepala daerah itu juga harus baik. Enggak mungkin kita melahirkan kepala daerah yang baik jika prosesnya tidak baik," ucapnya.

Proses yang tidak baik, dijelaskan Kang Saan, diakibatkan transaksi politik.

"Apakah itu dalam bentuk materi dijualbelikan untuk mendapatkan jabatan, ataukah itu dipertukarkan untuk mendapatkan pekerjaan? Enggak mungkin melahirkan kepala daerah yang baik kalau prosesnya seperti itu yang transaksional demi kepentingan sesaat," tegas Kang Saan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya