Berita

Ketua DPW Partai Nasdem Jabar, Saan Mustopa/RMOLJabar

Politik

Nasdem Jabar Tolak Politik Transaksional

SENIN, 12 AGUSTUS 2024 | 05:12 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

DPW Partai Nasdem Jabar memastikan form B.1-KWK untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hanya diberikan kepada kandidat atau figur terbaik.

Ketua DPW Partai Nasdem Jabar, Saan Mustopa mengatakan, kontestasi pilkada dimanfaatkan partainya untuk mencari putra-putri terbaik bangsa yang dianggap mampu memimpin daerahnya masing-masing.

"Nasdem memiliki keyakinan melahirkan putra-putri daerah terbaik, maka masyarakat di daerah itu akan mendapatkan manfaat dari kepala daerah yang dilahirkan oleh Partai Nasdem," tegas Kang Saan, dikutip RMOLJabar, Minggu (11/8).


Lanjut Kang Saan, sapaan akrabnya, Nasdem akan dianggap keliru jika salah melahirkan kepala daerah yang tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat, kemauan membuat daerahnya lebih maju, termasuk mensejahterakan masyarakat.

"Maka masyarakatnya akan mendapatkan dampak dari lahirnya dari kepala daerah yang tidak baik maka masyarakatnya menjadi menderita," terangnya.

Demi terwujudnya pemerintahan sehat melalui kepala daerah yang baik, Saan menyatakan, Nasdem selalu berkomitmen melahirkan putra-putri terbaik supaya masyarakat mendapatkan kebaikan.

"Maka proses lahirnya kepala daerah itu juga harus baik. Enggak mungkin kita melahirkan kepala daerah yang baik jika prosesnya tidak baik," ucapnya.

Proses yang tidak baik, dijelaskan Kang Saan, diakibatkan transaksi politik.

"Apakah itu dalam bentuk materi dijualbelikan untuk mendapatkan jabatan, ataukah itu dipertukarkan untuk mendapatkan pekerjaan? Enggak mungkin melahirkan kepala daerah yang baik kalau prosesnya seperti itu yang transaksional demi kepentingan sesaat," tegas Kang Saan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya