Berita

Istana Negara baru yang dimiliki Vanuatu dari China.

Global

Bantuan China Meracuni, Tapi Opini Publik Terdistorsi

MINGGU, 11 AGUSTUS 2024 | 06:21 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Bulan lalu pemerintah Republik Rakyat China (RRC) menghadiahkan Istana Negara untuk Republik Vanuatu, di Samudera Pasifi. Istana baru itu berupa bangunan yang dominasi warna merah dan putih, terletak di puncak bukit Port Vila, ibukota

Istana yang ditempati Presiden Nikenike Vurobaravu itu terbilang strategis, menghadap kantor Perdana Menteri Charlot Salwai yang juga hadiah dari China hampir sepuluh tahun lalu.

Istana Negara merah-putih ini diperkirakan bernilai jutaan dolar AS dan merupakan dari dari hadiah atas proyek infrastruktur yang ditawarkan Beijing kepada neagra berpenduduk sekitar 300 ribu jiwa itu.


Selain Istana Negara, China juga membangun sejumlah gedung kementerian, dan gedung parlemen, serta jalan di sejumlah pulau, dan gedung olahraga serta gedung pertemuan yang dilaporkan lebih sering kosong.

Menurut Menteri Keuangan Vanuatu, John Salong, bangunan-bangunan itu adalah berkah bagi negaranya.

“Kami menggunakan diplomasi sebagai sarana bagi kami untuk memanfaatkan sumber daya yang kami miliki sehingga kami dapat membangun lembaga-lembaga yang kami butuhkan,” kata Salong.

Beberapa hari setelah Perdana Menteri Charlot Salwai menghadiri pembukaan istana presiden yang baru, ia terbang ke Beijing bersama delegasi pejabat untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah perundingan, China mengatakan pihaknya menyambut baik "partisipasi aktif" Vanuatu dalam Belt and Road Initiative.

“China telah memberikan bantuan kepada Vanuatu tanpa ikatan politik," kata duta besar China untuk Vanuatu, Li Minggang, dalam pidato yang disiarkan oleh media pemerintah China tak lama setelah penyerahan istana baru tersebut.

Namun, tidak sedikit pula warga Vanuatu yang mengkhawatikan berbagai hadiah dari China itu.

Jean Pascal Wahe, seorang pemimpin masyarakat dari pulau Tanna di Vanuatu, mengatakan, jaringan jalan yang didanai China telah memberi warganya akses penting ke pasar, layanan kesehatan, dan bandara lokal. Namun ia juga khawatir tentang keberadaan China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) selama lebih dari satu dekade di pulaunya.

Wahe mengatakan, CCECC  telah memenangkan setiap subkontrak lainnya untuk pekerjaan jalan yang bahkan bukan bagian dari proyek jalan asli.

“Bantuan” China di Pasifik sangat sebetulnya kecil dibandingkan dengan bantuan sejumlah negara lain. Lowy Institute memperkirakan bantuan China hanya 9 persen dari total pengeluaran pembangunan di kawasan. Bandingkan dengan bantuan Australia yang signifikan hingga mencapai 40 persen dari total pendapatan pembangunan Pasifik. Di tahun 2021, ini setara dengan sekitar 15 miliar dolar AS.

Namun, investasi Beijing dalam pembangunan infrastruktur terkemuka, yang sering kali diperkenalkan kepada pemerintah Pasifik melalui upacara mewah, telah mendistorsi opini publik mengenai besarnya kontribusi Tiongkok.

“Australia memberikan bantuan empat kali lebih banyak di Pasifik,” kata Graeme Smith, seorang peneliti senior dari Universitas Nasional Australia yang telah menyelidiki bantuan dan pembangunan infrastruktur Tiongkok di seluruh Pasifik.

“Namun persepsi di Pasifik, ketika Anda melakukan survei sikap ini, orang-orang berpikir bahwa China adalah donor utama, karena Anda memiliki simbol-simbol fisik dari pemberian mereka,” sambungnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya