Berita

Istana Negara baru yang dimiliki Vanuatu dari China.

Dunia

Bantuan China Meracuni, Tapi Opini Publik Terdistorsi

MINGGU, 11 AGUSTUS 2024 | 06:21 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Bulan lalu pemerintah Republik Rakyat China (RRC) menghadiahkan Istana Negara untuk Republik Vanuatu, di Samudera Pasifi. Istana baru itu berupa bangunan yang dominasi warna merah dan putih, terletak di puncak bukit Port Vila, ibukota

Istana yang ditempati Presiden Nikenike Vurobaravu itu terbilang strategis, menghadap kantor Perdana Menteri Charlot Salwai yang juga hadiah dari China hampir sepuluh tahun lalu.

Istana Negara merah-putih ini diperkirakan bernilai jutaan dolar AS dan merupakan dari dari hadiah atas proyek infrastruktur yang ditawarkan Beijing kepada neagra berpenduduk sekitar 300 ribu jiwa itu.


Selain Istana Negara, China juga membangun sejumlah gedung kementerian, dan gedung parlemen, serta jalan di sejumlah pulau, dan gedung olahraga serta gedung pertemuan yang dilaporkan lebih sering kosong.

Menurut Menteri Keuangan Vanuatu, John Salong, bangunan-bangunan itu adalah berkah bagi negaranya.

“Kami menggunakan diplomasi sebagai sarana bagi kami untuk memanfaatkan sumber daya yang kami miliki sehingga kami dapat membangun lembaga-lembaga yang kami butuhkan,” kata Salong.

Beberapa hari setelah Perdana Menteri Charlot Salwai menghadiri pembukaan istana presiden yang baru, ia terbang ke Beijing bersama delegasi pejabat untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah perundingan, China mengatakan pihaknya menyambut baik "partisipasi aktif" Vanuatu dalam Belt and Road Initiative.

“China telah memberikan bantuan kepada Vanuatu tanpa ikatan politik," kata duta besar China untuk Vanuatu, Li Minggang, dalam pidato yang disiarkan oleh media pemerintah China tak lama setelah penyerahan istana baru tersebut.

Namun, tidak sedikit pula warga Vanuatu yang mengkhawatikan berbagai hadiah dari China itu.

Jean Pascal Wahe, seorang pemimpin masyarakat dari pulau Tanna di Vanuatu, mengatakan, jaringan jalan yang didanai China telah memberi warganya akses penting ke pasar, layanan kesehatan, dan bandara lokal. Namun ia juga khawatir tentang keberadaan China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) selama lebih dari satu dekade di pulaunya.

Wahe mengatakan, CCECC  telah memenangkan setiap subkontrak lainnya untuk pekerjaan jalan yang bahkan bukan bagian dari proyek jalan asli.

“Bantuan” China di Pasifik sangat sebetulnya kecil dibandingkan dengan bantuan sejumlah negara lain. Lowy Institute memperkirakan bantuan China hanya 9 persen dari total pengeluaran pembangunan di kawasan. Bandingkan dengan bantuan Australia yang signifikan hingga mencapai 40 persen dari total pendapatan pembangunan Pasifik. Di tahun 2021, ini setara dengan sekitar 15 miliar dolar AS.

Namun, investasi Beijing dalam pembangunan infrastruktur terkemuka, yang sering kali diperkenalkan kepada pemerintah Pasifik melalui upacara mewah, telah mendistorsi opini publik mengenai besarnya kontribusi Tiongkok.

“Australia memberikan bantuan empat kali lebih banyak di Pasifik,” kata Graeme Smith, seorang peneliti senior dari Universitas Nasional Australia yang telah menyelidiki bantuan dan pembangunan infrastruktur Tiongkok di seluruh Pasifik.

“Namun persepsi di Pasifik, ketika Anda melakukan survei sikap ini, orang-orang berpikir bahwa China adalah donor utama, karena Anda memiliki simbol-simbol fisik dari pemberian mereka,” sambungnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya