Berita

Tangkapan Layar Faizal Assegaf/RMOL

Politik

Faizal Assegaf: Ridwan Kamil dan Kaesang Sulit Diterima di Jakarta

JUMAT, 09 AGUSTUS 2024 | 06:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dinamika politik jelang Pilkada Jakarta 2024 yang diwarnai dengan adanya upaya penjegalan Anies Baswedan makin membuat panas suasana.

Kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro Faizal Assegaf menilai bahwa Anies merupakan solusi dari terkekangnya demokrasi oleh para elite partai politik dan rezim pemerintahan.

Menurut Faizal, munculnya beberapa figur elite politik seperti Ridwan Kamil dan Kaesang Pangarep dalam dinamika Pilkada Jakarta seakan dipaksakan oleh elite partai politik yang bertentangan dengan kehendak rakyat.

“Hari ini, semua (figur) itu tidak laku. Misalnya Ridwan Kamil, ini kan politik bajing loncat. Biasanya kalau dia pada satu wilayah, dia calon untuk menurut dia prestasi, maka rakyat di wilayah itu merindukan dia untuk tetap bertahan. Tapi kemudian ada satu semangat untuk menggeser dia di Jakarta. Kemudian orang bertanya apa prestasi Ridwan Kamil di Jakarta,” tegas Faizal dikutip RMOL dari kanal Youtube Indonesia Lawyers Club, Jumat (9/8).

Kemudian, Faizal menunjuk nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep. Menurutnya, Kaesang juga minim prestasi baik di Jakarta maupun Jawa Tengah. 

“Begitu juga kalau bicara Kaesang, sebagai anak presiden, dia ketua umum partai. Secara nasional suaranya 2,8 persen. Mau logika dijungkirbalikkan bagaimanapun itu agak susah diterima di Jakarta,” ungkapnya.

Tembakan Faizal selanjutnya mengarah kepada Direktur Indo Barometer, M. Qodari yang dianggapnya kerap memainkan survei untuk mendongkrak elektabilitas putra presiden.

“Oleh sebab itu, Bang Qodari yang biasanya sebagai partner, sebagai jurubicara istana yang menggunakan instrumen survei untuk men-suggest publik terhadap anak presiden dengan prestasi survei, malam ini tidak berani bicara survei,” tegasnya.

pasalnya, sambung Faizal, realitas Anies melampaui survei dan selalu menjadi fokus perbincangan di tengah kemacetan dan kewarasan partai politik dalam sistem rekrutmen calon kepala daerah.

“Karena mungkin mekanisme partai politik di level lokal tidak bekerja secara jujur untuk membaca suara aspirasi dari masyarakat. Jadi kalau kembali ke Jakarta, bukan hanya Anis yang mau dicegah, tapi banyak. Dan hampir semua orang-orang rasional berbicara dengan kecemasan, keprihatinan mengatakan bahwa ini problem kemacetan sistem internal partai yang tidak transparan,” pungkasnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya