Berita

Logo PKS/Ist

Politik

KIM Plus Langkah Paling Realistis PKS Berlayar di Jakarta

KAMIS, 08 AGUSTUS 2024 | 20:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Langkah paling realistis bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menghadapi pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, dinilai tepat jika bergabung dengan gerbong Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menuturkan, wacana KIM Plus seharusnya disambut baik oleh PKS yang sekarang ini sudah deadline untuk memuluskan Anies Baswedan-Sohibul Iman, karena tidak ada partai lain yang mau berkerjasama. 

"Bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus adalah langkah paling realistis bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bisa berlayar di Pilkada Jakarta," ujar Agung kepada RMOL, Kamis (8/8).


Menurutnya, sulitnya PKS mencapai kata sepakat berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),  karena ada cerita yang belum usai antara PDIP dan PKS pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 lalu.

"Kala itu, PKS turut berkontribusi dalam memenangkan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno yang mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari PDIP," tuturnya. 

Dendam masa lalu itu, menurutnya, menjadi batu sandungan PKS untuk membangun koalisi Pilgub DKI Jakarta dengan PDIP. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah primodialisme yang menempatkan PKS dan PDIP saling berhadap-hadapan. 

"Jadi secara institusional memang ini perlu ikhtiar yang cukup ekstra. Basis pemilihnya berbeda, ideologinya juga, terus ada cerita yang belum selesai sampai hari ini," katanya. 

Lebih lanjut, ia memandang PDIP tidak akan menerima PKS begitu saja yang mengusung duet Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024, mengingat PDIP juga memiliki beberapa tokoh atau sosok potensial yang dapat diusung maju. Ditambah, PDIP juga memiliki banyak kursi di Jakarta.

"Kecuali memang PDIP-nya enggak ada suara, bahkan suaranya jauh gitu ya. Tapi ini kan suaranya dekat. Jadi kurang realistis dan rasional kalau PDIP hanya iya saja," katanya. 

"Jadi enggak masuk ini secara personalnya. Jadi dead lock. Ya bukan dead lock untuk wakil. Bahkan dead lock secara keseluruhan," tambah Agung menegaskan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya