Berita

Logo PKS/Ist

Politik

KIM Plus Langkah Paling Realistis PKS Berlayar di Jakarta

KAMIS, 08 AGUSTUS 2024 | 20:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Langkah paling realistis bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menghadapi pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, dinilai tepat jika bergabung dengan gerbong Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menuturkan, wacana KIM Plus seharusnya disambut baik oleh PKS yang sekarang ini sudah deadline untuk memuluskan Anies Baswedan-Sohibul Iman, karena tidak ada partai lain yang mau berkerjasama. 

"Bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus adalah langkah paling realistis bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bisa berlayar di Pilkada Jakarta," ujar Agung kepada RMOL, Kamis (8/8).


Menurutnya, sulitnya PKS mencapai kata sepakat berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),  karena ada cerita yang belum usai antara PDIP dan PKS pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 lalu.

"Kala itu, PKS turut berkontribusi dalam memenangkan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno yang mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari PDIP," tuturnya. 

Dendam masa lalu itu, menurutnya, menjadi batu sandungan PKS untuk membangun koalisi Pilgub DKI Jakarta dengan PDIP. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah primodialisme yang menempatkan PKS dan PDIP saling berhadap-hadapan. 

"Jadi secara institusional memang ini perlu ikhtiar yang cukup ekstra. Basis pemilihnya berbeda, ideologinya juga, terus ada cerita yang belum selesai sampai hari ini," katanya. 

Lebih lanjut, ia memandang PDIP tidak akan menerima PKS begitu saja yang mengusung duet Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024, mengingat PDIP juga memiliki beberapa tokoh atau sosok potensial yang dapat diusung maju. Ditambah, PDIP juga memiliki banyak kursi di Jakarta.

"Kecuali memang PDIP-nya enggak ada suara, bahkan suaranya jauh gitu ya. Tapi ini kan suaranya dekat. Jadi kurang realistis dan rasional kalau PDIP hanya iya saja," katanya. 

"Jadi enggak masuk ini secara personalnya. Jadi dead lock. Ya bukan dead lock untuk wakil. Bahkan dead lock secara keseluruhan," tambah Agung menegaskan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

IHSG Terkoreksi 11 Poin di Sesi I

Rabu, 11 November 2026 | 12:30

Cara Dapat Tiket Gratis Museum dan Cagar Budaya Spesial 11 11

Rabu, 11 November 2026 | 12:29

Gibran Gugat PTUN, Legislator NasDem: Tak Ada Langkah Lain Selain Mundur atau Dimundurkan!

Rabu, 11 November 2026 | 12:17

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis untuk Transisi dan Ketahanan Energi ASEAN

Rabu, 11 November 2026 | 12:16

Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Karbon Kehutanan melalui JCM

Rabu, 11 November 2026 | 12:03

Gibran Fight di PTUN, Demokrat Tegaskan Proses Pemakzulan di DPR Tetap Jalan

Rabu, 11 November 2026 | 11:57

Bawa Solusi ke COP31, PLN Tunjukkan Aksi Nyata Transisi Energi Nasional

Rabu, 11 November 2026 | 11:52

Operasionalisasi Koperasi Kelurahan Merah Putih di Jakarta Dikebut

Rabu, 11 November 2026 | 11:47

Hercules Sebut Summarecon Perusak Hukum Indonesia, Tuding Ubah SHM 65 Hektare Jadi HGB

Rabu, 11 November 2026 | 11:47

Puan Disebut Berpeluang Jadi Wapres, Saham Afiliasi Happy Hapsoro Menguat

Rabu, 11 November 2026 | 11:36

Selengkapnya