Berita

Logo PKS/Ist

Politik

KIM Plus Langkah Paling Realistis PKS Berlayar di Jakarta

KAMIS, 08 AGUSTUS 2024 | 20:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Langkah paling realistis bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menghadapi pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, dinilai tepat jika bergabung dengan gerbong Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menuturkan, wacana KIM Plus seharusnya disambut baik oleh PKS yang sekarang ini sudah deadline untuk memuluskan Anies Baswedan-Sohibul Iman, karena tidak ada partai lain yang mau berkerjasama. 

"Bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus adalah langkah paling realistis bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bisa berlayar di Pilkada Jakarta," ujar Agung kepada RMOL, Kamis (8/8).


Menurutnya, sulitnya PKS mencapai kata sepakat berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),  karena ada cerita yang belum usai antara PDIP dan PKS pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 lalu.

"Kala itu, PKS turut berkontribusi dalam memenangkan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno yang mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari PDIP," tuturnya. 

Dendam masa lalu itu, menurutnya, menjadi batu sandungan PKS untuk membangun koalisi Pilgub DKI Jakarta dengan PDIP. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah primodialisme yang menempatkan PKS dan PDIP saling berhadap-hadapan. 

"Jadi secara institusional memang ini perlu ikhtiar yang cukup ekstra. Basis pemilihnya berbeda, ideologinya juga, terus ada cerita yang belum selesai sampai hari ini," katanya. 

Lebih lanjut, ia memandang PDIP tidak akan menerima PKS begitu saja yang mengusung duet Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024, mengingat PDIP juga memiliki beberapa tokoh atau sosok potensial yang dapat diusung maju. Ditambah, PDIP juga memiliki banyak kursi di Jakarta.

"Kecuali memang PDIP-nya enggak ada suara, bahkan suaranya jauh gitu ya. Tapi ini kan suaranya dekat. Jadi kurang realistis dan rasional kalau PDIP hanya iya saja," katanya. 

"Jadi enggak masuk ini secara personalnya. Jadi dead lock. Ya bukan dead lock untuk wakil. Bahkan dead lock secara keseluruhan," tambah Agung menegaskan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya