Berita

Logo PKS/Ist

Politik

KIM Plus Langkah Paling Realistis PKS Berlayar di Jakarta

KAMIS, 08 AGUSTUS 2024 | 20:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Langkah paling realistis bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menghadapi pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, dinilai tepat jika bergabung dengan gerbong Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menuturkan, wacana KIM Plus seharusnya disambut baik oleh PKS yang sekarang ini sudah deadline untuk memuluskan Anies Baswedan-Sohibul Iman, karena tidak ada partai lain yang mau berkerjasama. 

"Bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus adalah langkah paling realistis bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bisa berlayar di Pilkada Jakarta," ujar Agung kepada RMOL, Kamis (8/8).


Menurutnya, sulitnya PKS mencapai kata sepakat berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),  karena ada cerita yang belum usai antara PDIP dan PKS pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 lalu.

"Kala itu, PKS turut berkontribusi dalam memenangkan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno yang mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari PDIP," tuturnya. 

Dendam masa lalu itu, menurutnya, menjadi batu sandungan PKS untuk membangun koalisi Pilgub DKI Jakarta dengan PDIP. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah primodialisme yang menempatkan PKS dan PDIP saling berhadap-hadapan. 

"Jadi secara institusional memang ini perlu ikhtiar yang cukup ekstra. Basis pemilihnya berbeda, ideologinya juga, terus ada cerita yang belum selesai sampai hari ini," katanya. 

Lebih lanjut, ia memandang PDIP tidak akan menerima PKS begitu saja yang mengusung duet Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024, mengingat PDIP juga memiliki beberapa tokoh atau sosok potensial yang dapat diusung maju. Ditambah, PDIP juga memiliki banyak kursi di Jakarta.

"Kecuali memang PDIP-nya enggak ada suara, bahkan suaranya jauh gitu ya. Tapi ini kan suaranya dekat. Jadi kurang realistis dan rasional kalau PDIP hanya iya saja," katanya. 

"Jadi enggak masuk ini secara personalnya. Jadi dead lock. Ya bukan dead lock untuk wakil. Bahkan dead lock secara keseluruhan," tambah Agung menegaskan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya