Berita

Logo PKS/Ist

Politik

KIM Plus Langkah Paling Realistis PKS Berlayar di Jakarta

KAMIS, 08 AGUSTUS 2024 | 20:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Langkah paling realistis bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menghadapi pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, dinilai tepat jika bergabung dengan gerbong Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menuturkan, wacana KIM Plus seharusnya disambut baik oleh PKS yang sekarang ini sudah deadline untuk memuluskan Anies Baswedan-Sohibul Iman, karena tidak ada partai lain yang mau berkerjasama. 

"Bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus adalah langkah paling realistis bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bisa berlayar di Pilkada Jakarta," ujar Agung kepada RMOL, Kamis (8/8).


Menurutnya, sulitnya PKS mencapai kata sepakat berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),  karena ada cerita yang belum usai antara PDIP dan PKS pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 lalu.

"Kala itu, PKS turut berkontribusi dalam memenangkan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno yang mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari PDIP," tuturnya. 

Dendam masa lalu itu, menurutnya, menjadi batu sandungan PKS untuk membangun koalisi Pilgub DKI Jakarta dengan PDIP. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah primodialisme yang menempatkan PKS dan PDIP saling berhadap-hadapan. 

"Jadi secara institusional memang ini perlu ikhtiar yang cukup ekstra. Basis pemilihnya berbeda, ideologinya juga, terus ada cerita yang belum selesai sampai hari ini," katanya. 

Lebih lanjut, ia memandang PDIP tidak akan menerima PKS begitu saja yang mengusung duet Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024, mengingat PDIP juga memiliki beberapa tokoh atau sosok potensial yang dapat diusung maju. Ditambah, PDIP juga memiliki banyak kursi di Jakarta.

"Kecuali memang PDIP-nya enggak ada suara, bahkan suaranya jauh gitu ya. Tapi ini kan suaranya dekat. Jadi kurang realistis dan rasional kalau PDIP hanya iya saja," katanya. 

"Jadi enggak masuk ini secara personalnya. Jadi dead lock. Ya bukan dead lock untuk wakil. Bahkan dead lock secara keseluruhan," tambah Agung menegaskan.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Prabowo Perkuat Iklim Investasi Lewat IIFC

Minggu, 02 Agustus 2026 | 06:16

Jaksa Terbebani Pembuktian Ijazah Jokowi Asli

Minggu, 02 Agustus 2026 | 06:07

Kelahiran, Kejayaan, dan Runtuhnya Kekaisaran Romawi

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:40

Puluhan Ribu Warga Maroko Kabur ke Spanyol dengan Berenang

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:23

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Memetakan Lagu Tilawah Al-Qur’an

Minggu, 02 Agustus 2026 | 04:31

Jokowi ke kader PSI NTT: Kalau Butuh Bantuan Boleh ke Solo

Minggu, 02 Agustus 2026 | 04:21

Relawan Slamet Ariyadi Kawal PAN Menuju Tiga Besar 2029

Minggu, 02 Agustus 2026 | 04:06

Pembentukan IIFC Bisa Dongkrak Posisi RI di Panggung Ekonomi Global

Minggu, 02 Agustus 2026 | 03:40

Kompetensi Guru Naik 700 Persen

Minggu, 02 Agustus 2026 | 03:20

Selengkapnya