Berita

Diskusi Prakongres III Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (8/8)/Ist

Politik

Nasdem Minta Ormas Penerima Tambang Jaga Kelestarian Lingkungan

KAMIS, 08 AGUSTUS 2024 | 17:32 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan turut disorot Partai Nasdem.

Ketua DPP Nasdem, Atang Irawan mengatakan, ormas yang mendapat izin pengelolaan tambang harus turut memikirkan kelestarian lingkungan. 

Sebab menurutnya, urusan tambang bukan hanya soal mengambil untung dari tambang, melainkan dampak lingkungan yang diakibatkan dari eksplorasi sumber daya alam.


“Terkait resistensi lingkungan, itu saya kira menjadi catatan penting," kata Atang dalam diskusi Prakongres III di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (8/8).

Dalam diskusi yang sama, pendiri Lokataru Haris Azhar justru mengkritik kebijakan pemberian izin tambang eksklusif kepada Ormas keagamaan. Menurutnya, kebijakan tersebut terkesan hanya memberikan slot izin tanpa memperhatikan aspek teknis dan administratif dalam pengelolaan tambang.

Ia menegaskan, pengelolaan tambang perlu perincian jelas mengenai izin lokasi, penguasaan lahan, dan mekanisme operasional yang tidak bisa diabaikan. Hal inilah yang dianggap tidak dilakukan secara transparan.

"Kalau belajar hukum dan bisnis kan ada (pertimbangan) orangnya, entitasnya, barangnya. Di mana (lokasinya), berapa luasnya? Apakah ada hitung-hitungan teknik ilmu bumi?” kritik Haris.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya