Berita

Kolasi para ketua parpol di Palembang, (kiri ke kanan) Yudha Pratomo, Baharudin, Fitrianti Agustinda, M Hidayat, Prima Salam/RMOLSumsel

Politik

Pilkada Palembang Momentum Para Ketua Partai jadi Nomor Satu

RABU, 07 AGUSTUS 2024 | 14:45 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Palembang 2024 semakin mengerucut seiring dukungan yang diterima oleh calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang sudah menyatakan diri maju. Dari sederet nama tersebut, para ketua partai terlihat mendominasi.  

Mereka yang menjadi ketua partai dan sudah menyatakan diri maju, bahkan mendapatkan dukungan, adalah Yudha Mahyuddin (Demokrat), Baharuddin (PKS), Fitrianti Agustinda (Nasdem), Muhammad Hidayat (Golkar), Prima Salam (Gerindra). 

Alhasil, Pilkada Palembang 2024 pun diprediksi akan menjadi arena persaingan yang ketat dan menarik untuk dicermati. 


Dukungan dari partai-partai besar ini, termasuk koalisi yang muncul diharapkan akan memberikan momentum signifikan bagi perjalanan politik mereka menuju kursi kepemimpinan kota Palembang. 

"Seharusnya dengan jabatan ketua partai, mereka berani maju menjadi nomor satu (Walikota)," ucap pengamat politik Bagindo Togar, dikutip RMOLSumsel, Rabu (7/8). 

Dia menuturkan, dari peta calon yang muncul, hampir seluruhnya menjabat sebagai ketua partai. Ketua DPC Partai Demokrat Palembang, Yudha Pratomo Mahyudin dan Ketua DPD PKS Palembang, Baharuddin, berhasil membuktikan kapabilitasnya sebagai pimpinan partai di daerah dengan berhasil memperoleh dukungan dari pusat.  

Lalu, Ketua DPC Nasdem Palembang, Fitrianti Agustinda, juga berhasil menunjukkan kepiawaiannya dengan memperoleh dukungan dari partainya sendiri maupun dari PAN dan PKB. 

"Para ketua partai daerah saat ini tengah menunjukkan powernya. Sehingga, peluang calon nonpartai untuk bisa mendapat dukungan semakin menipis," ucapnya. 

Sayangnya hal itu tidak berlaku untuk Ketua DPC Gerindra Palembang, Prima Salam. Meskipun menjadi partai pemenang dan telah mendapat restu dari partainya untuk maju, Prima lebih memilih untuk menjadi wakil dari Ratu Dewa. 

Bagindo menilai langkah tersebut berpotensi mendapat penolakan dari kader partai lainnya. 

"Beda hal antara koalisi Demokrat-PKS, kasus Prima Salam ini bisa saja menjadi blunder karena kader mungkin saja menolak. Masa ketua partai pemenang mau menjadi wakil. Justru harusnya menjadi nomor satu dan sosok nonpartai harus legowo menjadi yang kedua," ungkapnya. 

Terlebih, Bagindo juga menilai langkah Ratu Dewa yang selama ini menanamkan opini ke masyarakat bahwa hanya dirinya yang pantas sebagai Walikota Palembang. Hal itu justru membuat perlawanan dari kader partai untuk menjegalnya maju melalui pendekatan secara internal.

"Prima Salam punya potensi, pengurus di DPD Gerindra Sumsel juga Ketua kota Palembang. Dengan potensi dan kader yang militan, harusnya kalau berani maju menjadi nomor satu," tegasnya. 

Dengan majunya Prima menjadi calon Walikota, justru memberi nilai tawar yang lebih kuat bagi sisa dua partai yang belum menentukan sikap. 

Sebab diketahui, saat ini tersisa hanya Partai Golkar dan PDIP yang belum menentukan keputusan, untuk memberikan kepada kadernya atau berkoalisi dengan paslon yang lebih dulu mendapatkan dukungan. 

"Atau untuk memenangkan pertarungan, tentu bisa memaksimalkan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Pasangan Prima-Hidayat atau sebaliknya, justru lebih kuat," tutup Bagindo.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya