Berita

Kolasi para ketua parpol di Palembang, (kiri ke kanan) Yudha Pratomo, Baharudin, Fitrianti Agustinda, M Hidayat, Prima Salam/RMOLSumsel

Politik

Pilkada Palembang Momentum Para Ketua Partai jadi Nomor Satu

RABU, 07 AGUSTUS 2024 | 14:45 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Palembang 2024 semakin mengerucut seiring dukungan yang diterima oleh calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang sudah menyatakan diri maju. Dari sederet nama tersebut, para ketua partai terlihat mendominasi.  

Mereka yang menjadi ketua partai dan sudah menyatakan diri maju, bahkan mendapatkan dukungan, adalah Yudha Mahyuddin (Demokrat), Baharuddin (PKS), Fitrianti Agustinda (Nasdem), Muhammad Hidayat (Golkar), Prima Salam (Gerindra). 

Alhasil, Pilkada Palembang 2024 pun diprediksi akan menjadi arena persaingan yang ketat dan menarik untuk dicermati. 


Dukungan dari partai-partai besar ini, termasuk koalisi yang muncul diharapkan akan memberikan momentum signifikan bagi perjalanan politik mereka menuju kursi kepemimpinan kota Palembang. 

"Seharusnya dengan jabatan ketua partai, mereka berani maju menjadi nomor satu (Walikota)," ucap pengamat politik Bagindo Togar, dikutip RMOLSumsel, Rabu (7/8). 

Dia menuturkan, dari peta calon yang muncul, hampir seluruhnya menjabat sebagai ketua partai. Ketua DPC Partai Demokrat Palembang, Yudha Pratomo Mahyudin dan Ketua DPD PKS Palembang, Baharuddin, berhasil membuktikan kapabilitasnya sebagai pimpinan partai di daerah dengan berhasil memperoleh dukungan dari pusat.  

Lalu, Ketua DPC Nasdem Palembang, Fitrianti Agustinda, juga berhasil menunjukkan kepiawaiannya dengan memperoleh dukungan dari partainya sendiri maupun dari PAN dan PKB. 

"Para ketua partai daerah saat ini tengah menunjukkan powernya. Sehingga, peluang calon nonpartai untuk bisa mendapat dukungan semakin menipis," ucapnya. 

Sayangnya hal itu tidak berlaku untuk Ketua DPC Gerindra Palembang, Prima Salam. Meskipun menjadi partai pemenang dan telah mendapat restu dari partainya untuk maju, Prima lebih memilih untuk menjadi wakil dari Ratu Dewa. 

Bagindo menilai langkah tersebut berpotensi mendapat penolakan dari kader partai lainnya. 

"Beda hal antara koalisi Demokrat-PKS, kasus Prima Salam ini bisa saja menjadi blunder karena kader mungkin saja menolak. Masa ketua partai pemenang mau menjadi wakil. Justru harusnya menjadi nomor satu dan sosok nonpartai harus legowo menjadi yang kedua," ungkapnya. 

Terlebih, Bagindo juga menilai langkah Ratu Dewa yang selama ini menanamkan opini ke masyarakat bahwa hanya dirinya yang pantas sebagai Walikota Palembang. Hal itu justru membuat perlawanan dari kader partai untuk menjegalnya maju melalui pendekatan secara internal.

"Prima Salam punya potensi, pengurus di DPD Gerindra Sumsel juga Ketua kota Palembang. Dengan potensi dan kader yang militan, harusnya kalau berani maju menjadi nomor satu," tegasnya. 

Dengan majunya Prima menjadi calon Walikota, justru memberi nilai tawar yang lebih kuat bagi sisa dua partai yang belum menentukan sikap. 

Sebab diketahui, saat ini tersisa hanya Partai Golkar dan PDIP yang belum menentukan keputusan, untuk memberikan kepada kadernya atau berkoalisi dengan paslon yang lebih dulu mendapatkan dukungan. 

"Atau untuk memenangkan pertarungan, tentu bisa memaksimalkan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Pasangan Prima-Hidayat atau sebaliknya, justru lebih kuat," tutup Bagindo.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya