Berita

Kolasi para ketua parpol di Palembang, (kiri ke kanan) Yudha Pratomo, Baharudin, Fitrianti Agustinda, M Hidayat, Prima Salam/RMOLSumsel

Politik

Pilkada Palembang Momentum Para Ketua Partai jadi Nomor Satu

RABU, 07 AGUSTUS 2024 | 14:45 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Palembang 2024 semakin mengerucut seiring dukungan yang diterima oleh calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang sudah menyatakan diri maju. Dari sederet nama tersebut, para ketua partai terlihat mendominasi.  

Mereka yang menjadi ketua partai dan sudah menyatakan diri maju, bahkan mendapatkan dukungan, adalah Yudha Mahyuddin (Demokrat), Baharuddin (PKS), Fitrianti Agustinda (Nasdem), Muhammad Hidayat (Golkar), Prima Salam (Gerindra). 

Alhasil, Pilkada Palembang 2024 pun diprediksi akan menjadi arena persaingan yang ketat dan menarik untuk dicermati. 


Dukungan dari partai-partai besar ini, termasuk koalisi yang muncul diharapkan akan memberikan momentum signifikan bagi perjalanan politik mereka menuju kursi kepemimpinan kota Palembang. 

"Seharusnya dengan jabatan ketua partai, mereka berani maju menjadi nomor satu (Walikota)," ucap pengamat politik Bagindo Togar, dikutip RMOLSumsel, Rabu (7/8). 

Dia menuturkan, dari peta calon yang muncul, hampir seluruhnya menjabat sebagai ketua partai. Ketua DPC Partai Demokrat Palembang, Yudha Pratomo Mahyudin dan Ketua DPD PKS Palembang, Baharuddin, berhasil membuktikan kapabilitasnya sebagai pimpinan partai di daerah dengan berhasil memperoleh dukungan dari pusat.  

Lalu, Ketua DPC Nasdem Palembang, Fitrianti Agustinda, juga berhasil menunjukkan kepiawaiannya dengan memperoleh dukungan dari partainya sendiri maupun dari PAN dan PKB. 

"Para ketua partai daerah saat ini tengah menunjukkan powernya. Sehingga, peluang calon nonpartai untuk bisa mendapat dukungan semakin menipis," ucapnya. 

Sayangnya hal itu tidak berlaku untuk Ketua DPC Gerindra Palembang, Prima Salam. Meskipun menjadi partai pemenang dan telah mendapat restu dari partainya untuk maju, Prima lebih memilih untuk menjadi wakil dari Ratu Dewa. 

Bagindo menilai langkah tersebut berpotensi mendapat penolakan dari kader partai lainnya. 

"Beda hal antara koalisi Demokrat-PKS, kasus Prima Salam ini bisa saja menjadi blunder karena kader mungkin saja menolak. Masa ketua partai pemenang mau menjadi wakil. Justru harusnya menjadi nomor satu dan sosok nonpartai harus legowo menjadi yang kedua," ungkapnya. 

Terlebih, Bagindo juga menilai langkah Ratu Dewa yang selama ini menanamkan opini ke masyarakat bahwa hanya dirinya yang pantas sebagai Walikota Palembang. Hal itu justru membuat perlawanan dari kader partai untuk menjegalnya maju melalui pendekatan secara internal.

"Prima Salam punya potensi, pengurus di DPD Gerindra Sumsel juga Ketua kota Palembang. Dengan potensi dan kader yang militan, harusnya kalau berani maju menjadi nomor satu," tegasnya. 

Dengan majunya Prima menjadi calon Walikota, justru memberi nilai tawar yang lebih kuat bagi sisa dua partai yang belum menentukan sikap. 

Sebab diketahui, saat ini tersisa hanya Partai Golkar dan PDIP yang belum menentukan keputusan, untuk memberikan kepada kadernya atau berkoalisi dengan paslon yang lebih dulu mendapatkan dukungan. 

"Atau untuk memenangkan pertarungan, tentu bisa memaksimalkan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Pasangan Prima-Hidayat atau sebaliknya, justru lebih kuat," tutup Bagindo.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya