Berita

Kolasi para ketua parpol di Palembang, (kiri ke kanan) Yudha Pratomo, Baharudin, Fitrianti Agustinda, M Hidayat, Prima Salam/RMOLSumsel

Politik

Pilkada Palembang Momentum Para Ketua Partai jadi Nomor Satu

RABU, 07 AGUSTUS 2024 | 14:45 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Palembang 2024 semakin mengerucut seiring dukungan yang diterima oleh calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang sudah menyatakan diri maju. Dari sederet nama tersebut, para ketua partai terlihat mendominasi.  

Mereka yang menjadi ketua partai dan sudah menyatakan diri maju, bahkan mendapatkan dukungan, adalah Yudha Mahyuddin (Demokrat), Baharuddin (PKS), Fitrianti Agustinda (Nasdem), Muhammad Hidayat (Golkar), Prima Salam (Gerindra). 

Alhasil, Pilkada Palembang 2024 pun diprediksi akan menjadi arena persaingan yang ketat dan menarik untuk dicermati. 


Dukungan dari partai-partai besar ini, termasuk koalisi yang muncul diharapkan akan memberikan momentum signifikan bagi perjalanan politik mereka menuju kursi kepemimpinan kota Palembang. 

"Seharusnya dengan jabatan ketua partai, mereka berani maju menjadi nomor satu (Walikota)," ucap pengamat politik Bagindo Togar, dikutip RMOLSumsel, Rabu (7/8). 

Dia menuturkan, dari peta calon yang muncul, hampir seluruhnya menjabat sebagai ketua partai. Ketua DPC Partai Demokrat Palembang, Yudha Pratomo Mahyudin dan Ketua DPD PKS Palembang, Baharuddin, berhasil membuktikan kapabilitasnya sebagai pimpinan partai di daerah dengan berhasil memperoleh dukungan dari pusat.  

Lalu, Ketua DPC Nasdem Palembang, Fitrianti Agustinda, juga berhasil menunjukkan kepiawaiannya dengan memperoleh dukungan dari partainya sendiri maupun dari PAN dan PKB. 

"Para ketua partai daerah saat ini tengah menunjukkan powernya. Sehingga, peluang calon nonpartai untuk bisa mendapat dukungan semakin menipis," ucapnya. 

Sayangnya hal itu tidak berlaku untuk Ketua DPC Gerindra Palembang, Prima Salam. Meskipun menjadi partai pemenang dan telah mendapat restu dari partainya untuk maju, Prima lebih memilih untuk menjadi wakil dari Ratu Dewa. 

Bagindo menilai langkah tersebut berpotensi mendapat penolakan dari kader partai lainnya. 

"Beda hal antara koalisi Demokrat-PKS, kasus Prima Salam ini bisa saja menjadi blunder karena kader mungkin saja menolak. Masa ketua partai pemenang mau menjadi wakil. Justru harusnya menjadi nomor satu dan sosok nonpartai harus legowo menjadi yang kedua," ungkapnya. 

Terlebih, Bagindo juga menilai langkah Ratu Dewa yang selama ini menanamkan opini ke masyarakat bahwa hanya dirinya yang pantas sebagai Walikota Palembang. Hal itu justru membuat perlawanan dari kader partai untuk menjegalnya maju melalui pendekatan secara internal.

"Prima Salam punya potensi, pengurus di DPD Gerindra Sumsel juga Ketua kota Palembang. Dengan potensi dan kader yang militan, harusnya kalau berani maju menjadi nomor satu," tegasnya. 

Dengan majunya Prima menjadi calon Walikota, justru memberi nilai tawar yang lebih kuat bagi sisa dua partai yang belum menentukan sikap. 

Sebab diketahui, saat ini tersisa hanya Partai Golkar dan PDIP yang belum menentukan keputusan, untuk memberikan kepada kadernya atau berkoalisi dengan paslon yang lebih dulu mendapatkan dukungan. 

"Atau untuk memenangkan pertarungan, tentu bisa memaksimalkan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Pasangan Prima-Hidayat atau sebaliknya, justru lebih kuat," tutup Bagindo.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya