Berita

Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi/RMOLLampung

Politik

LBH Bandar Lampung Ingatkan Visi Perlindungan HAM kepada Cakada

SELASA, 06 AGUSTUS 2024 | 03:51 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung meminta calon kepala daerah (cakada) untuk memprioritaskan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam visi misi dan program kerjanya.

Permintaan tersebut disampaikan Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi. Menurutnya, perlindungan HAM akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Lampung.

“Saya rasa isu kemunduran demokrasi, perlindungan HAM dan lingkungan menjadi titik tekan yang perlu diperbaiki hingga lima tahun ke depan oleh para cakada,” kata Sumaindra, dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Senin (5/8).


Menurutnya, dengan memprioritaskan perlindungan HAM, cakada tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai pemimpin, tapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Tak hanya itu, dengan memprioritaskan perlindungan HAM, maka akan meningkatkan kepercayaan publik. Masyarakat cenderung memberikan dukungan lebih kepada pemimpin yang memperhatikan dan melindungi hak-hak mereka. Ini dapat meningkatkan partisipasi warga dalam proses demokrasi dan memperkuat legitimasi pemerintahan.

“Pada prinsipnya bahwa hadirnya mereka, itu menjawab persoalan yang ada di masyarakat baik kebebasan berpendapat, warga yang berkonflik soal lahan, warga digusur terhadap isu lingkungan seperti tambang pasir dan banyak hal,” pungkasnya.  

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya