Berita

Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Muhammad Cholil Nafis/RMOL

Politik

Sekjen PKB Tak Penuhi Undangan PBNU

SENIN, 05 AGUSTUS 2024 | 15:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid, tidak memenuhi undangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Hasanuddin diundang ke kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Menteng, Jakarta Pusat, untuk dimintai klarifikasi terkait hubungan antara NU dan PKB yang panas belakangan ini. 

"Kami menyampaikan bahwa hari ini kami sudah mengundang Sekjen aktif PKB, tetapi beliau tidak datang," kata Rais Syuriyah PBNU, KH Muhammad Cholil Nafis, Senin (5/8).


Cholil Nafis menjelaskan, PBNU sebelumnya sudah mengirim undangan ke Sekjen PKB yang ditandatangani Wakil Ketua Umum Amin Said Husni dan Wasekjen Imran Rosyadi.

Berdasarkan undangan, pertemuan antara PBNU dan PKB seharusnya berlangsung pukul 12.30 WIB di ruang rapat PBNU lantai 5.

"Kami tunggu sampai dua jam tadi dari jam 12.30 WIB sampai jam 14.30 WIB belum datang, maka saya akan pergi mengerjakan pekerjaan yang lain. Karena harus bagi waktu dengan pekerjaan lain," tutur Cholil Nafis.

Maka dari itu, PBNU akan menjadwalkan ulang pertemuan tersebut dan akan mengundang tokoh-tokoh lainnya yang dianggap mempunyai informasi soal hubungan PKB dan NU.

"Kita akan bicarakan di internal panel siapa yang akan dipanggil berikutnya, tetapi memang sudah kita inventaris beberapa nama, tinggal siapa yang lebih dulu kita undang ke sini," paparnya. 

"Kita enggak manggil ya, kita mengundang, kita silaturahmi," tegas Cholil Nafis.

Ketegangan antara NU dan PKB belakangan mencuat menyusul wacana PBNU yang ingin merebut kembali partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar. PBNU menganggap sebagai pemilik sah PKB.

Untuk memuluskan rencana tersebut, PBNU membentuk tim lima atau panitia khusus (pansus) demi mengembalikan PKB ke NU.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya