Berita

Puluhan orang dari Komunitas Anti-Korupsi mendesak KPK mengusut dugaan monopoli bisnis anak Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, Yamitema Laoly/RMOL

Hukum

KPK Didesak Bongkar Dugaan Monopoli Bisnis Anak Menkumham

SENIN, 05 AGUSTUS 2024 | 15:00 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komunitas Anti-Korupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi yang melibatkan anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, Yamitema Laoly.

Desakan itu disampaikan langsung puluhan orang yang menamakan diri Komunitas Anti Korupsi saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin siang (5/8).

Ketua Komunitas Anti-Korupsi, Daymon Moni mengatakan, pihaknya mendesak KPK untuk mengusut dugaan monopoli bisnis di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diduga melibatkan Yamitema Laoly.


"Kami menduga kasus monopoli bisnis di dalam Lapas yang melibatkan anak Menkumham yang dilaporkan ke KPK pada Mei 2023 oleh sejumlah penggiat antikorupsi jalan di tempat karena ada tekanan politik saat itu, maka saat ini kami mendesak KPK harus tegas dan buka kembali kasus tersebut ke publik," kata Daymon dalam orasinya di atas mobil komando.

Daymon menjelaskan, banyak kasus korupsi yang melibatkan keluarga pejabat yang perlu dibongkar oleh KPK. Salah satunya yang diduga melibatkan Yamitema Laoly.

"Harapan kami KPK segera membongkar gurita korupsi di tubuh Kemenkumham, yang mana proyek-proyek dikendalikan oleh keluarga sendiri, harus segera dituntaskan. Dan sudah saatnya KPK tuntaskan tanpa ada tekanan ataupun intervensi politik lagi," pungkas Daymon.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya