Berita

Ilustrasi Foto/RMOL

Hukum

Pimpinan KPK Dianggap Remehkan Presiden dan Satgas Pemberantasan Judol

SENIN, 05 AGUSTUS 2024 | 06:53 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata yang menganggap 60 pegawainya hanya iseng mengisi waktu dengan bermain judi online (judol). 

Hal itu sama saja meremehkan keinginan Presiden Joko Widodo dan Satgas yang telah dibentuk dalam rangka pemberantasan judol.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam merespons pernyataan Alex dengan geram.


"Dengan adanya pernyataan pimpinan KPK yang meremehkan permainan judol di lingkungan pegawai KPK, maka seolah menganggap remeh keinginan presiden dan bahkan satgas yang telah dibentuk dalam rangka pemberantasan judi online," kata Saiful saat berbincang dengan RMOL, Senin (5/8).

Menurut dia, pimpinan KPK seperti acuh tak acuh dengan program pemerintah. Sebaliknya, justru memberikan angin segar terhadap pembiaran penyebaran judol di lingkungan KPK.

"Jika jawabanya rasional menurut publik masih dapat ditolerir, namun jika jawabannya iseng maka sama halnya pimpinan KPK tidak serius dalam penindakan judol di lingkungan pegawai KPK," ungkapnya.

Padahal, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, pimpinan KPK seharusnya tidak menganggap remeh peredaran judol di lingkungannya sendiri. 

"Ini seperti meremehkan satgas judol yang dibentuk oleh Presiden dan melibatkan berbagai macam stakeholder seperti Menko Polhukam, aparat penegak hukum, hingga tokoh masyarakat. Saya kira ini adalah tanda-tanda buruknya kepemimpinan KPK yang justru tidak ada keinginan untuk memberantas, justru seperti melindungi pelaku judi online di lingkungan KPK dengan mengatakan iseng," pungkas Saiful.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya