Berita

Ribuan warga Bangladesh menggelar protes anti pemerintah di Dhaka pada Minggu, 4 Agustus 2024/Daily News

Dunia

Usai Kuota PNS, Ribuan Warga Minta PM Bangladesh Mundur

MINGGU, 04 AGUSTUS 2024 | 17:53 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Setelah aksi protes mahasiswa Bangladesh mereda, kini muncul gelombang protes baru yang menuntut agar Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur dari jabatannya.

Ribuan pengunjuk rasa membawa tongkat bambu memadati alun-alun pusat Dhaka pada Minggu (4/8) untuk mengikuti aksi demo sipil nasional.

Asif Mahmud, salah satu pemimpin protes mengajak seluruh demontran membawa tongkat sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintahan Hasina.

"Siapkan tongkat bambu dan bebaskan Bangladesh," tulisnya di Facebook.

Sementara itu, beberapa perwira militer yang ikut menertibkan aksi protes mematikan bulan lalu, kini ikut mendukung gerakan warga.

Mantan Kepala militer Jenderal Ikbal Karim Bhuiyan mengubah foto profil Facebook-nya menjadi merah untuk menunjukkan dukungannya.

Kepala militer saat ini Waker-uz-Zaman berpidato di hadapan para perwira di markas militer di Dhaka pada Sabtu (3/8). Dia menegaskan bahwa tentara adalah simbol kepercayaan rakyat dan akan selalu berpihak pada rakyat.

"Tentara Bangladesh selalu berdiri di samping rakyat dan akan melakukannya demi rakyat dan untuk kepentingan negara," tegasnya, seperti dimuat AFP.

Pernyataan itu tidak memberikan rincian lebih lanjut, dan tidak secara eksplisit mengatakan apakah militer mendukung protes tersebut.

Unjuk rasa menentang kuota pekerjaan pegawai negeri untuk veteran memicu kekacauan selama berhari-hari pada bulan Juli yang menewaskan lebih dari 200 orang.

Ini merupakan kerusuhan terburuk sepanjang 15 tahun masa kepemimpinan Hasina.

Protes tersebut telah berkembang menjadi gerakan antipemerintah yang lebih luas di seluruh negara Asia Selatan berpenduduk sekitar 170 juta orang tersebut.

“Ini bukan lagi tentang kuota pekerjaan,” kata Sakhawat, seorang pengunjuk rasa perempuan, saat ia mencoret-coret dinding di lokasi protes di Dhaka, menuliskan nama Hasina sebagai “pembunuh”.

“Yang kami inginkan adalah generasi penerus kami dapat hidup bebas di negara ini," tegasnya.

Hasina, 76 tahun, telah memerintah Bangladesh sejak 2009 dan memenangkan pemilihan keempat berturut-turut pada bulan Januari setelah pemungutan suara tanpa oposisi yang nyata.

Pemerintahnya dituduh menyalahgunakan lembaga negara untuk memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan dan membasmi perbedaan pendapat, termasuk melalui pembunuhan di luar hukum terhadap aktivis oposisi.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya