Berita

Presiden Vietnam To Lam yang kini diangkat menjadi Sekjen Partai Komunis/The Japan Times

Dunia

Presiden To Lam Resmi Jadi Sekjen Partai Komunis Vietnam

MINGGU, 04 AGUSTUS 2024 | 14:10 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Seminggu setelah Nguyen Phu Trong meninggal dunia, Presiden Vietnam To Lam kini dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis di negara itu.

Lam yang berusia 67 tahun sebenarnya telah mengambil alih tugas kepala partai untuk sementara sejak 18 Juli lalu, sehari sebelum Trong meninggal dunia karena kesehatan yang memburuk.

Mengutip Xinhua pada Minggu (4/8), Lam mendapat dukungan dengan suara bulat sebagai pengganti Trong pada pertemuan Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (CPV) ke-13 yang diadakan hari Sabtu (3/8).


Dalam pidatonya di hadapan para delegasi, Lam berjanji untuk mewarisi dan mempromosikan warisan Trong, tidak membuat perubahan apa pun terhadap kebijakan luar negeri negara Asia Tenggara tersebut.

Dia akan berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan sosial ekonomi, dan melanjutkan kampanye antikorupsi Vietnam.

"Dalam waktu mendatang, upaya antikorupsi akan terus dilakukan dengan gencar," ujarnya.

Lam, seorang perwira keamanan karier, telah lama terlihat bercita-cita menjadi ketua partai, dengan para ahli menyebut jabatan presiden sebagai batu loncatan untuk jabatan puncak.

Tidak jelas apakah ia akan mempertahankan kedua jabatan teratas tersebut hingga akhir sesi legislatif ini pada tahun 2026, atau apakah presiden baru akan dipilih.

Lam terpilih sebagai presiden pada bulan Mei setelah memimpin kampanye besar-besaran investigasi tingkat tinggi terhadap korupsi sebagai menteri kepolisian.

Ia menggantikan Vo Van Thuong, yang telah menjabat sekitar satu tahun ketika ia mengundurkan diri di tengah tuduhan melakukan kesalahan yang tidak disebutkan.

Beberapa pejabat dan diplomat mengatakan partai telah membahas kemungkinan menunjuk presiden baru sehingga Lam dapat fokus pada jabatan kepala partai.

Menurut pejabat lokal, jika Lam terus memegang kedua jabatan tersebut, ia dapat meningkatkan kekuasaannya dan mungkin memimpin negara tersebut ke gaya kepemimpinan yang lebih otokratis, seperti Xi Jinping dari China.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya