Berita

Menteri ESDM, Arifin Tasrif/RMOL

Bisnis

Menteri ESDM: Impor Gas LPG Indonesia Capai 6 Juta Ton Per Tahun

SABTU, 03 AGUSTUS 2024 | 14:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Indonesia tercatat mengimpor liquefied petroleum gas (LPG) sebanyak 6 juta ton per tahun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan dengan impor gas LPG itu Pemerintah harus merogoh kocek yang tidak sedikit setiap tonnya.

"Jadi sekarang kan kita impor LPG lebih dari 6 juta ton setahun. Kalau harganya 575 Dolar per ton, dikali-kalikan saja tuh. Maksudnya jangan boros pakai LPG. Mentang-mentang murah, boros," kata Arifin, dikutip Sabtu (3/8).


Menurutnya, saat ini pihaknya tengah mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi di dalam negeri agar produksi yang ada di Tanah Air bisa dimanfaatkan.

Dikatakan Arifin, pemerintah tengah fokus menyelesaikan pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem). Sementara pada 2025, pemerintah akan fokus menyelesaikan pipa Dumai-Sei Mangkei (Dusem).

Dengan pemanfaatan tersebut, Indonesia diharapkan dapat mengurangi impor LPG.

Sebelumnya, menteri ESDM itu mengungkapkan bahwa baru-baru ini pemerintah mendapat beberapa temuan sumber gas jumbo, yang diharapkan bisa segera produksi untuk dimanfaatkan masyarakat.

"Kalau kita lihat di region 1 di ujung Sumatera nanti ada South Andaman, ada juga bloknya ENI yang juga sudah dilepas. Jadi itu juga potensi besar," tutur dia.

Dengan adanya transmisi gas ini, kata Arifin ke depannya hal itu akan membuka wilayah jaringan-jaringan distribusi gas di dalam negeri.

“Wilayah itu didorong untuk bisa menyediakan jaringan gas ke masyarakat dan selain industri," tuturnya.

Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen gas bumi terbesar di dunia. Namun, karena terkendala infrastruktur pipa, gas bumi yang diproduksi di dalam negeri bagian tak terserap di dalam negeri sehingga harus diekspor.

Sementara, kebutuhan LPG yang didistribusikan melalui tabung gas semakin tinggi, sehingga memaksa pemerintah menutupinya dengan impor.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya