Berita

Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf/Ist

Politik

Partai Negoro: Pernyataan Maaf Jokowi Puncak Kebohongan Jelang Lengser

JUMAT, 02 AGUSTUS 2024 | 23:16 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini melontarkan permohonan maaf atas kekhilafan selama 10 tahun memimpin negeri ini.

Jokowi menyatakan tidak ada yang sempurna di dunia kecuali kekuasaan Allah Swt.

Alhasil, permintaan maaf tersebut dituding sejumlah pihak sebagai bentuk kemunafikan Jokowi. 


Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf menyebut Jokowi sebagai penguasa yang sudah terbukti berulang kali berbohong.
 
“Penguasa yang terbukti berkali-berkali membohongi publik sangat diragukan bersikap jujur memohon maaf pada rakyat secara tulus,” kata Faizal dalam keterangan kepada redaksi, Jumat (2/8).

Lanjut dia, mencari sikap jujur Jokowi dalam bernegara nyaris sulit ditemukan. 

“Sebab kebohongan dan Jokowi adalah senyawa yang kental dan tak terpisahkan,” imbuhnya.

Maka dari itu, Faizal menegaskan bahwa hal itu membuat rakyat Indonesia tidak akan percaya dengan pernyataan Jokowi meminta maaf di ruang publik. 

“Justru sebaliknya, rakyat semakin melihat pernyataan maaf Jokowi sebagai puncak dari ekspresi kebohongan jelang lengser dari kekuasaan,” jelasnya.

“Bagaimana mungkin Jokowi yang berbakat dan hobi berbohong seketika berbalik menjadi pribadi yang jujur? Itu mustahil dan hanyalah intrik politik pencitraan,” tegas dia.

Masih kata Faizal, Jokowi sadar bahwa dirinya kelak turun dari kekuasaan akan menuai banyak tuntutan. Dengan demikian, berbagai elemen rakyat makin bersuara keras mendesak dirinya diadili.

Menurutnya, hal itu membuat Jokowi sangat ketakutan dan berupaya menggunakan modus basa-basi pidato permohonan maaf sebagai jurus tipu-menipu di ujung kekuasaannya.

“Watak kebohongan Jokowi adalah akar masalah dan telah menimbulkan daya rusak dalam bernegara. Tidak bisa dihapus dengan kebohongan melalui drama permohonan maaf. Itu modus perilaku jahat dan licik,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya