Berita

Sekretaris Jenderal PMI, A.M. Fachir/Ist

Nusantara

Anugerah Satyalancana Akan Diberikan pada 1.591 Pendonor Darah Sukarela

JUMAT, 02 AGUSTUS 2024 | 19:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Setelah empat tahun tertunda akibat pandemi Covid-19, Palang Merah Indonesia (PMI) bersama Kementerian Sosial kembali menyelenggarakan penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial.

Penghargaan ini diberikan kepada para pendonor darah sukarela (DDS) yang telah menyumbangkan darah sebanyak 100 kali atau lebih.

Rencananya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan secara langsung menyematkan tanda kehormatan tersebut kepada 1.591 DDS 100 kali yang berasal dari 26 provinsi. Acara penyematan penghargaan akan dilangsungkan pada Senin (5/8), di Jakarta.


Satyalancana Kebaktian Sosial merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah kepada DDS. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kepedulian para pendonor dalam membantu sesama.

Selain penghargaan ini, PMI juga memberikan penghargaan kepada DDS yang telah menyumbangkan darah sebanyak 15, 30, 50, dan 75 kali.

Di antara para penerima penghargaan, akan hadir juga DDS dengan kategori khusus seperti DDS dengan usia tertua, termuda, dan DDS dengan jumlah donor terbanyak.

"Penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk menjadi pendonor darah sukarela," ujar Ketua Penyelenggara Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial DDS 100 Kali, Linda Lukitari Waseso dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8).

Sekretaris Jenderal PMI, A.M. Fachir, menambahkan donor darah adalah satu hal mulia dalam saling tolong menolong.

"Darah adalah kebutuhan yang sangat penting bagi banyak orang, terutama mereka yang sedang sakit atau mengalami kecelakaan. Dengan menjadi pendonor darah, kita telah menyelamatkan nyawa orang lain," pungkasnya.

Menurut rencana, acara penganugerahan Satyalancana Kebaktian Sosial juga akan dihadiri oleh mitra PMI di pemerintahan, yaitu Kementerian Sosial RI, Kementerian Kesehatan RI, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Vatikan Tolak Gabung Board of Peace, Ingin Konflik Palestina Diselesaikan PBB

Rabu, 18 Februari 2026 | 16:18

Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Perabot dan Ekonomi hingga Rp8 Juta

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:56

KPK Panggil Petinggi PT Niogayo Bisnis Konsultan terkait Suap Pajak

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:36

Pemeriksaan Mantan Menhub Budi Karya di KPK Dijadwal Ulang

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:24

Pajak: Gelombang Protes dan Adaptasi Kebijakan Pusat

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:20

Tujuh Jukir Liar di Pasar Tanah Abang Diamankan

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:17

Tiga Bos Swasta di Kasus Korupsi Proyek Kantor Pemkab Lamongan Dipanggil KPK

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:15

Sambut Ramadan, Prabowo Sedekah 1.455 Sapi untuk Tradisi Meugang Aceh

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:07

Sembako Diaspora Malaysia untuk Warga Aceh Tertahan di Bea Cukai

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:02

85 Negara Anggota PBB Kecam Upaya Israel Ubah Status Tanah Tepi Barat

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:54

Selengkapnya