Berita

Pendiri Apple Daily, Jimmy Lai.

Dunia

UU KEAMANAN NASIONAL

Pengadilan Hong Kong Tolak Permintaan Jimmy Lai

KAMIS, 01 AGUSTUS 2024 | 22:02 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pengadilan Hong Kong baru-baru ini dilaporkan telah menolak upaya hukum penerbit pro-demokrasi Jimmy Lai mengakhiri persidangan dirinya yang sedang berlangsung. Kuasa hukum Lai mengatakan, kasus ini lebih bernuansa politik dan jaksa penuntut tidak memiliki cukup bukti.

Namun pengadilan mengatakan sebaliknya, bahwa jaksa penuntut memiliki cukup bukti untuk mendukung tiga dakwaan terhadap Lai.

"Setelah mempertimbangkan semua pengajuan, kami memutuskan bahwa terdakwa pertama [Lai] memiliki kasus untuk menjawab semua dakwaan,” ujar Hakim Esther Toh yang merupakan salah seorang dari tiga hakim yang menangani kasus tersebut.


Persidangan keamanan nasional Lai, yang dimulai di Hong Kong pada Desember 2023, akan dilanjutkan pada 20 November. Dalam persidangan itu, Lai diharapkan memberikan bukti yang meringankan tuduhan atas dirinya. 

Menurut laporan VOA, warga negara Inggris berusia 76 tahun itu mengaku tidak bersalah atas dua dakwaan. Pertama, konspirasi membuat rencana dengan pasukan asing dan kedua, dakwaan yang lebih ringan, konspirasi untuk menerbitkan materi yang menghasut. 

Jika dinyatakan bersalah, Lai dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup.

Kelompok kebebasan pers mengecam persidangan Lai, menyebutnya sebagai penipuan. Pemerintah AS dan Inggris telah menyerukan pembebasan segera Jimmi Lai.

Dalam sebuah pernyataan, Caoilfhionn Gallagher KC yang memimpin tim hukum internasional Lai, mengatakan, pihak berwenang telah melakukan semua yang mereka bisa untuk membungkam Jimmy Lai. 

“Mereka telah memperkenalkan hukum yang kejam untuk mengkriminalisasi perbedaan pendapat. Mereka telah menutup surat kabarnya. Mereka telah menjadikannya sasaran serangkaian tuntutan palsu. Dan persidangannya saat ini telah dilanda penundaan berulang kali,” ujar Gallagher.

Lai adalah pendiri surat kabar pro-demokrasi Apple Daily yang ditutup pihak berwenang pada tahun 2021. Dia menghadapi persidangan berdasarkan  UU Keamanan Nasional Hong Kong yang keras, yang diterapkan pada tahun 2020 dan telah mengakibatkan kemerosotan cepat dalam kebebasan pers.

Pihak berwenang di Hong Kong dan Tiongkok telah menekankan bahwa undang-undang keamanan nasional telah mendorong stabilitas di Hong Kong. Para pejabat di Hong Kong bersikeras bahwa persidangan Lai adil.

Jimmy Lai telah berada di sel isolasi selama lebih dari tiga setengah tahun. Ia menjalani hukuman lima tahun sembilan bulan setelah dinyatakan bersalah karena melanggar kontrak sewa kantor Apple Daily.

Putra Lai, Sebastien, menyuarakan kekhawatirannya mengenai penundaan yang terus berlanjut dalam apa yang disebutnya sebagai "persidangan sandiwara" ayahnya. 

Dalam sebuah pernyataan, ia berkata, "Pada saat kebanyakan orang menikmati masa pensiun dan menghabiskan waktu bersama keluarga, ayah saya berada dalam sel isolasi di penjara Hong Kong." Ia lebih lanjut berkata, "Sekarang kami mengetahui adanya penundaan selama empat bulan dalam persidangan itu sendiri, jadi proses yang tidak adil ini berlarut-larut lebih lama lagi." 

Sebastien mendesak pemerintah Inggris untuk mengambil tindakan guna mengakhiri "lelucon" tersebut dan mengamankan pembebasan ayahnya.

"Ayah saya seharusnya tidak berada di penjara sejak awal. Saya memohon kepada Pemerintah Inggris untuk mengambil tindakan guna mengakhiri lelucon ini dan mengamankan pembebasan ayah saya segera,” ujar Sebastien Lai.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya