Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Bisnis

Jokowi Yakin Ekonomi Digital RI Bisa Tumbuh Rp5.800 Triliun pada 2030

KAMIS, 01 AGUSTUS 2024 | 21:10 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ekonomi digital Indonesia diyakini akan tumbuh empat kali lipat pada 2030 mendatang mencapai 360 miliar Dolar AS (Rp5.847 triliun).

Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melihat potensi besar dari pertumbuhan ekonomi digital di dalam negeri.

"Saya sudah berulang kali sampaikan soal potensi peluang digital Indonesia ke depan. Ekonomi digital akan tumbuh empat kali lipat di tahun 2030 mencapai 210-360 miliar Dolar atau kalau dirupiahkan di angka Rp5.800 triliun," kata Jokowi dalam pembukaan acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8).


Selain itu, kepala negara itu juga percaya pembayaran digital akan tumbuh 2,5 kali lipat di 2030 mencapai 760 miliar Dolar AS atau setara Rp12.300 triliun.

Menurutnya, hal tersebut didukung oleh puncak bonus demografi pada 2030 mendatang, di mana 68 persen masyarakat Indonesia berusia produktif termasuk di dalamnya Gen-Y alias milenial, Gen-Z hingga Gen Alpha.

Di sisi lain, Jokowi juga menyoroti jumlah ponsel pintar di Indonesia yang ditaksir mencapai 354 juta ponsel, atau melebihi jumlah penduduk yang mencapai 280 juta.

"Artinya. Satu orang bisa memiliki ponsel lebih dari satu. Dengan jumlah pengguna internet 185 juta ini jumlah yang sangat besar sekali. Potensinya sangat besar sekali," jelasnya.

Dengan potensi besar tersebut, Jokowi menitipkan agar transformasi digital di ranah ekonomi dapat lebih inklusif dan adil. Ia berharap masyarakat pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, hingga UMKM juga bisa memiliki kesempatan serta akses yang sama.

"Saya minta kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia) agar meningkatkan perlindungan di sektor ekonomi digital. Literasi keuangan kita masih rendah, seingat saya kurang lebih dari 50 persen masih rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital," tuturnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya