Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Bisnis

Jokowi Yakin Ekonomi Digital RI Bisa Tumbuh Rp5.800 Triliun pada 2030

KAMIS, 01 AGUSTUS 2024 | 21:10 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ekonomi digital Indonesia diyakini akan tumbuh empat kali lipat pada 2030 mendatang mencapai 360 miliar Dolar AS (Rp5.847 triliun).

Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melihat potensi besar dari pertumbuhan ekonomi digital di dalam negeri.

"Saya sudah berulang kali sampaikan soal potensi peluang digital Indonesia ke depan. Ekonomi digital akan tumbuh empat kali lipat di tahun 2030 mencapai 210-360 miliar Dolar atau kalau dirupiahkan di angka Rp5.800 triliun," kata Jokowi dalam pembukaan acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8).


Selain itu, kepala negara itu juga percaya pembayaran digital akan tumbuh 2,5 kali lipat di 2030 mencapai 760 miliar Dolar AS atau setara Rp12.300 triliun.

Menurutnya, hal tersebut didukung oleh puncak bonus demografi pada 2030 mendatang, di mana 68 persen masyarakat Indonesia berusia produktif termasuk di dalamnya Gen-Y alias milenial, Gen-Z hingga Gen Alpha.

Di sisi lain, Jokowi juga menyoroti jumlah ponsel pintar di Indonesia yang ditaksir mencapai 354 juta ponsel, atau melebihi jumlah penduduk yang mencapai 280 juta.

"Artinya. Satu orang bisa memiliki ponsel lebih dari satu. Dengan jumlah pengguna internet 185 juta ini jumlah yang sangat besar sekali. Potensinya sangat besar sekali," jelasnya.

Dengan potensi besar tersebut, Jokowi menitipkan agar transformasi digital di ranah ekonomi dapat lebih inklusif dan adil. Ia berharap masyarakat pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, hingga UMKM juga bisa memiliki kesempatan serta akses yang sama.

"Saya minta kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia) agar meningkatkan perlindungan di sektor ekonomi digital. Literasi keuangan kita masih rendah, seingat saya kurang lebih dari 50 persen masih rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital," tuturnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya