Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Bisnis

Jokowi Yakin Ekonomi Digital RI Bisa Tumbuh Rp5.800 Triliun pada 2030

KAMIS, 01 AGUSTUS 2024 | 21:10 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ekonomi digital Indonesia diyakini akan tumbuh empat kali lipat pada 2030 mendatang mencapai 360 miliar Dolar AS (Rp5.847 triliun).

Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melihat potensi besar dari pertumbuhan ekonomi digital di dalam negeri.

"Saya sudah berulang kali sampaikan soal potensi peluang digital Indonesia ke depan. Ekonomi digital akan tumbuh empat kali lipat di tahun 2030 mencapai 210-360 miliar Dolar atau kalau dirupiahkan di angka Rp5.800 triliun," kata Jokowi dalam pembukaan acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8).


Selain itu, kepala negara itu juga percaya pembayaran digital akan tumbuh 2,5 kali lipat di 2030 mencapai 760 miliar Dolar AS atau setara Rp12.300 triliun.

Menurutnya, hal tersebut didukung oleh puncak bonus demografi pada 2030 mendatang, di mana 68 persen masyarakat Indonesia berusia produktif termasuk di dalamnya Gen-Y alias milenial, Gen-Z hingga Gen Alpha.

Di sisi lain, Jokowi juga menyoroti jumlah ponsel pintar di Indonesia yang ditaksir mencapai 354 juta ponsel, atau melebihi jumlah penduduk yang mencapai 280 juta.

"Artinya. Satu orang bisa memiliki ponsel lebih dari satu. Dengan jumlah pengguna internet 185 juta ini jumlah yang sangat besar sekali. Potensinya sangat besar sekali," jelasnya.

Dengan potensi besar tersebut, Jokowi menitipkan agar transformasi digital di ranah ekonomi dapat lebih inklusif dan adil. Ia berharap masyarakat pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, hingga UMKM juga bisa memiliki kesempatan serta akses yang sama.

"Saya minta kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia) agar meningkatkan perlindungan di sektor ekonomi digital. Literasi keuangan kita masih rendah, seingat saya kurang lebih dari 50 persen masih rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital," tuturnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya