Kedubes Iran: Pembunuhan Haniyeh Telah Direncanakan Sejak Kunjungan Netanyahu ke AS

Israel bersama rekannya, Amerika Serikat diduga bertanggung jawab atas serangan mematikan yang dialami Ketua Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh.

Dalam sebuah pernyataan yang diterima redaksi pada Kamis (1/8), Konselor Kebudayaan Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Mohammad Reza Ebrahimi menilai upaya pembunuhan terhadap Haniyeh oleh Israel tidak mungkin dilakukan tanpa persetujuan AS.

"Rezim Zionis pelaku pendudukan dan pembunuhan anak-anak, sifatnya telah berkembang menjadi terorisme dan terlalu bodoh untuk mengambil tindakan ini tanpa lampu hijau dan bantuan Amerika Serikat," ungkapnya.

Menurut Ebrahimi, serangan Haniyeh telah didiskusikan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu selama kunjungannya di Washington bulan lalu.

"Tragedi kesyahidan Ismail Haniyeh ini adalah hasil dari perjalanan Netanyahu ke Amerika dan kehadirannya di Kongres AS dalam beberapa hari terakhir, di mana para anggota Kongres tersebut berdiri membela dan menyemangatinya sebanyak 17 kali," kata Ebrahimi.

Dia menilai Israel telah melakukan dua pelanggaran yakni melanggar prinsip kekebalan pemerintah berdasarkan alinea ketujuh Piagam PBB. Di mana target yang mereka bunuh adalah Haniyeh yang kala itu tengah menjadi tamu undangan untuk hadir dalam pelantikan presiden baru Iran.

"Ismail Haniyeh, sebagai politisi dan pemimpin gerakan Hamas Palestina, sebagai salah satu pejabat, pribadi, dan harta benda pemerintah memiliki kekebalan atas tanah pemerintah lain. Ia menjadi tamu pemerintah Iran," tegasnya.

Selain itu, Israel juga telah melanggar Pasal 2 Piagam PBB yang berisi penghormatan terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik serta kedaulatan suatu negara. Ini berarti serangan terhadap Haniyeh telah dianggap melanggar kedaulatan Iran.

Terakhir Ebrahimi mengajak seluruh elemen masyarakat dunia untuk membalas kematian Haniyeh dengan memboikot Israel di segala sektor.

"Dengan penerapan balas dendam yang keras, yaitu memboikot rezim pembunuh anak dan terorisme Israel dalam segala hal politik, ekonomi dan budaya, diharapkan menyuarakan kecaman, kutukan, pelanggaran privasi negara serta membela rakyat tertindas Palestina, khususnya Gaza, dengan suara lantang," pungkasnya.