Presiden Venezuela, Nicolas Maduro/AP
Untuk membuktikan pihak oposisi bahwa hasil resmi yang dikeluarkan Dewan Pemilu Venezuela (CNE) benar, Presiden Nicolas Maduro kembali melibatkan Mahkamah Agung (MA).
Maduro pada Kamis (1/8) memerintahkan MA Venezuela melakukan audit atau pemeriksaan ulang terhadap hasil pilpres pekan lalu.
Dia menegaskan bahwa pemerintah siap menunjukkan semua lembar penghitungan suara.
"Saya menyerahkan diri saya di hadapan keadilan. Saya bersedia dipanggil, diinterogasi, diselidiki," kata Maduro, seperti dimuat
Associated Press.Ini adalah pengakuan pertama Maduro atas tuntutan transparansi yang lebih besar tentang pemilu.
Akan tetapi, MA sangat dekat dengan pemerintahannya. Para hakim pengadilan diusulkan oleh pejabat federal dan disahkan oleh Majelis Nasional, yang didominasi oleh para simpatisan Maduro.
Organisasi asal Amerika Serikat Carter Center, yang mengirim delegasi ke Venezuela untuk memantau pemilu, mengkritik permintaan audit Maduro, menyebut MA tidak akan memberikan tinjauan independen.
"Anda memiliki lembaga pemerintah lain, yang ditunjuk oleh pemerintah, untuk memverifikasi angka-angka pemerintah untuk hasil pemilu, yang dipertanyakan," kata Jennie K. Lincoln, yang memimpin delegasi tersebut.
Otoritas pemilu Venezuela mengizinkan Carter Center untuk mengirim 17 pemantau.
Penantang utama Maduro, Edmundo González, dan pemimpin oposisi Maria Corina Machado mengatakan mereka memperoleh lebih dari dua pertiga lembar penghitungan yang dicetak setiap mesin pemungutan suara elektronik setelah pemungutan suara ditutup.
Mereka mengatakan rilis data penghitungan tersebut akan membuktikan Maduro kalah.
Menurut Machado, pemimpin oposisi, penghitungan suara menunjukkan González memperoleh sekitar 6,2 juta suara dibandingkan dengan 2,7 juta suara untuk Maduro.
Angka tersebut sangat berbeda dari laporan dewan pemilihan yang menyebutkan Maduro memperoleh 5,1 juta suara, dibandingkan dengan lebih dari 4,4 juta suara untuk González.
Maduro bersikeras kepada wartawan bahwa telah terjadi persekongkolan melawan pemerintahannya dan sistem pemilu telah diretas.
Ketika ditanya mengapa otoritas pemilu belum merilis penghitungan suara terperinci, Maduro mengatakan Dewan Pemilu Nasional telah diserang, termasuk serangan siber.
Pemerintah menayangkan beberapa video yang menurut presiden memperlihatkan orang-orang menyerang dan membakar beberapa kantor pemilu.
Jaksa Agung Tarek William Saab mengatakan lebih dari 1.000 orang yang terkait dengan beberapa serangan tersebut telah ditangkap.
