Berita

Megawati Soekarnoputri

Politik

Megawati Sedang Kritik Jokowi

KAMIS, 01 AGUSTUS 2024 | 08:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkaitan dengan praktik hukum yang berlaku saat ini.

Meski secara eksplisit tidak menyebut nama Jokowi, namun secara implisit maksud pernyataan yang disampaikan Megawati di acara Mukernas Partai Perindo benar-benar ditujukan kepada Jokowi.

"Sebab Megawati mengaitkannya dengan masa kekuasaan itu ada akhirnya. Megawati terkesan menilai, hukum kapan saja dapat diubah sesuai keinginan penguasa," kata analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga 
kepada wartawan, Kamis (1/8).

kepada wartawan, Kamis (1/8).

Menurutnya, Megawati sedang mengingatkan saat ini tidak berlaku taat asas ketika mengikuti kehendak hukum.

"Justru sebaliknya, hukum dikondisikan untuk taat dengan kehendak penguasa," ucapnya.

Oleh karenanya, ia memandang wajar jika Megawati mengkritik penggunaan slogan Indonesia Maju lantaran tidak sesuai dengan fakta pemerintahan saat ini yang terkesan tidak ada kemajuan terutama di bidang hukum.

"Sebab, praktik hukum dan demokrasi misalnya bukan menunjukkan kemajuan tapi justru kemunduran," tutupnya.

Ketua Umum PDIP melontarkan kritik buntut rentetan kasus hukum yang menjerat kader banteng. Salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang bolak balik diperiksa KPK dan Polri. Kritik Megawati disampaikan dalam Mukernas Partai Perindo di Jakarta, Selasa (30/7). 

"Kan sekarang kan gitu, ditarget, ditarget, ditarget, gitu kan. Betul nggak?" ujar Megawati yang dijawab 'Betul' oleh kader-kader Perindo.

Mega tahu sebenarnya yang menjadi sasran utama adalah dirinya. Namun karena tidak ada yang berani, Mega mengatakan orang-orang di sekitarnya yang diambil. Mega pun meminta kepada kadernya untuk bersabar dalam menghadapi masalah ini. 

"Mau ngambil saya pada enggak berani. Yang jadi sasarannya di sekeliling saya," ucap Megawati Soekarnoputri.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya