Pilkada Jakarta Diwarnai Demokrasi Siasat

Koalisi dalam politik adalah hal yang biasa. Apalagi, di Indonesia ada aturan mengenai batasan kursi atau suara parpol yang diperlukan untuk mencalonkan presiden, gubernur, walikota, dan bupati. 

Aturan tersebut akan membuat partai menjalin koalisi demi bisa mengusung jagoan mereka. 

"Sebetulnya, kalau demokrasinya asli, demokrasi yang original, berkoalisi itu gampang, tinggal ngobrol saja," ujar analis politik Hendri Satrio kepada RMOL, Rabu (31/7).

Namun, sosok yang akrab disapa Hensat itu mencatat, di beberapa daerah yang dianggap seksi seperti Jakarta, demokrasi seringkali diwarnai oleh strategi dan taktik tertentu. Hensat menyebutnya sebagai "demokrasi siasat".

"Demokrasi siasat ini terjadi karena saking seksinya Jakarta. Itu mempengaruhi peta politik nasional, termasuk hari ini, termasuk nanti 2029," tuturnya. 

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu mencontohkan fenomena Anies Baswedan, yang elektabilitasnya tinggi dalam berbagai survei. Meski demikian, dengan elektabilitas tinggi, banyak partai politik yang masih ragu-ragu untuk memberikan dukungan.

"Padahal teorinya mudah, semua partai ingin menang. Kalau ingin menang, begitu ada calon yang elektabilitasnya tinggi, ya buru-buru didukung, dicalonkan. Tapi kenapa ini enggak ya?" tanya Hendri. 

Menurutnya, keraguan partai politik tersebut seolah menunjukkan ada ketakutan atau kekhawatiran terhadap konsekuensi tertentu. 

"Ini nahan-nahan seperti ada ketakutan, 'kalau saya mencalonkan, diapa-apain enggak nih?' Jadi kalau seperti ini, membiarkan konotasi masyarakat, 'oh ini jangan-jangan ada yang disandera'," pungkasnya.