Berita

Ilustrasi IMF/Voice of International

Dunia

IMF Sebut Kinerja Ekonomi Indonesia Menguat

SELASA, 30 JULI 2024 | 17:02 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Indonesia berhasil memulihkan kondisi perekonomian yang sempat terguncang akibat pandemi Covid-19. Bahkan, kondisinya cenderung stabil dan menguat.

Hal itu disampaikan oleh Dewan-dewan Eksekutif Organisasi Moneter Internasional (IMF) selama konsultasi Pasal V1 dengan Indonesia pada 22 Mei 2023.

Menurut hasil konsultasi yang dilihat redaksi pada Selasa (30/7), perekonomian Indonesia disebut berada pada posisi yang baik untuk pertumbuhan yang kuat dan inklusif yang berkelanjutan.


"Para Direktur Eksekutif mencatat bahwa perekonomian Indonesia berkinerja kuat, tekanan inflasi mulai mereda, dan kebijakan ekonomi makro telah dikembalikan dengan tepat ke kondisi sebelum pandemi," bunyi laporan tersebut.

Meski memiliki prospek yang baik dan risiko umum yang stabil, tetapi IMF menilai masih ada tantangan besar terkait dengan lingkungan eksternal.

Lebih lanjut, IMF menekankan pentingnya strategi fiskal jangka menengah yang konkret untuk masa mendatang, termasuk upaya untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan, melaksanakan reformasi subsidi energi, dan memperluas perlindungan sosial.

Para direktur mencatat bahwa kebijakan moneter telah diperketat dengan tepat untuk menjaga stabilitas harga. Tetapi mereka menekankan perlunya kebijakan moneter yang tegas jika inflasi bertambah.

Berakhirnya pembelian obligasi pemerintah oleh Bank Sentral Indonesia di pasar primer disambut baik oleh IMF.

Dikatakan bahwa kebijakan itu membuat sektor keuangan Indonesia menjadi lebih tangguh. Terlebih negara ini juga memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk menanggapi guncangan yang merugikan.

"Mereka sepakat bahwa nilai tukar harus memainkan peran penyerap guncangan, dengan mencatat bahwa penggunaan intervensi valuta asing mungkin tepat dalam guncangan dan keadaan tertentu," kata dia.

IMF mencatat strategi diversifikasi Indonesia yang berfokus pada kegiatan hilir dari komoditas mentahnya, seperti nikel.

Mereka menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor, menarik investasi asing langsung, dan memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi.

"Direktur menyerukan untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lain," tambahnya.

Konsultasi IMF dengan negara anggota merupakan bagin dari perannya sebagai organisasi internasional di bidang keuangan. 

Kegiatan ini memungkinkan IMF membahas kebijakan ekonomi dan memberikan saran mengenai cara meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya