Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah/Istimewa
Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) mendapat dukungan tokoh Nasional sekaligus alumnus Muhammadiyah, Fahri Hamzah.
Menurut Fahri, dua ormas tersebut telah menjadi pondasi penting bagi negara bangsa Indonesia.
"NU dan Muhammadiyah adalah orang tua negara. Kita semua harus menyadari bahwa ada banyak institusi dan organisasi modern yang lahir sebelum negara bangsa kita hadir pada 17 Agustus 1945," kata Fahri dalam keterangan resminya, Selasa (30/7).
Fahri menegaskan, NU dan Muhammadiyah telah berjuang dan menjadi peletak dasar bagi negara modern Indonesia.
"Berabad-abad mereka berjuang sendiri dan secara mandiri menjadi yang meletakkan dasar bagi negara bangsa modern dan juga menjadi Kawah Candradimuka bagi pemimpin-pemimpin negara ini," jelasnya.
Waketum Partai Gelora ini juga menegaskan keyakinannya bahwa NU dan Muhammadiyah tidak berkepentingan dengan belas kasihan siapapun sejak mereka berdiri sebelum Republik Indonesia ada.
“Tetapi apabila kita mau serius untuk berterima kasih dan memikirkan bagaimana kelanjutan dari modernisasi bangsa kita dan pendidikan ke depan bangsa ini, maka mendukung perjuangan NU dan Muhammadiyah dengan sumber keuangan yang mandiri dan kuat adalah salah satu kunci," tuturnya.
Lanjut Fahri, dukungan ini tidak hanya terbatas pada NU dan Muhammadiyah, tetapi juga seluruh institusi sosial dan keagamaan yang telah menunjukkan dedikasi bagi pembangunan bangsa.
“Dan dukungan itu tidak harus bersumber dari pengelolaan sumber daya alam seperti tambang, tetapi juga dari sumber-sumber lain yang menunjukkan partisipasi negara kepada mereka," ujar mantan Wakil Ketua DPR RI ini.
Terkait keputusan untuk menyerahkan IUP kepada ormas, dalam pandangan Fahri, adalah upaya mulia negara untuk berterima kasih dan memenuhi janjinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Ormas-ormas ini, khususnya NU dan Muhammadiyah, adalah orang tua bangsa Indonesia dan negara ini berdiri sebagai keberlanjutan dari perjuangan mereka yang lama," tegasnya.
Fahri menambahkan bahwa semua prosedur dan aturan pemerintahan yang ada akan diikuti dalam pengelolaan IUP ini.
“Tidak ada keistimewaan, tetapi jika kita mengajukan pertanyaan, mana yang lebih layak mendapatkan IUP: mereka yang berjuang untuk pendidikan, kesehatan, anak yatim, dan usaha mulia, atau mereka yang menginvestasikan hasil sumber daya alam di tempat-tempat yang tidak positif bagi pendewasaan dan kemajuan bangsa?” paparnya.
“Tentu tidak ada debat soal ini, karena NU dan Muhammadiyah telah membuktikan dan bukan menjanjikan," demikian Fahri.
