Amppuh Desak KPK Usut Dugaan Pungli PDAM Tirta Nauli Sibolga

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengusut dugaan pemerasan atau pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Sibolga, Sumatera Utara (Sumut).

Desakan itu disampaikan langsung puluhan orang yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (Amppuh) saat berunjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin siang (29/7).
 
Koordinator aksi, Azmi Pratama mengatakan, pihaknya mendesak KPK untuk segera mengusut tuntas dugaan pungli perekrutan 21 calon karyawan PDAM dengan tarif Rp100-150 juta per orang, yang diduga melibatkan Walikota Sibolga, Jamaluddin Pohan, dan Direktur Utama PDAM Tirta Nauli, Marojahan Panjaitan (Ojak).

"Tangkap dan periksa Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan dan Dirut PDAM Marojahan Panjaitan. Jangan jadikan PDAM sebagai keran untuk mengalirkan 'uang haram' demi kepentingan pribadi dan kelompok," kata Azmi saat berorasi di atas mobil komando.

Dari pungli terhadap 21 orang itu, lanjut Azmi, dugaan angka uang haramnya mencapai Rp3,15 miliar. Azmi juga menduga, hasil pungli itu diperuntukkan untuk membayar mahar salah satu partai politik demi menyalurkan syahwat kekuasaan.

"Marojahan, kalau tidak mampu jangan maju mencalonkan diri dengan memeras atau memanfaatkan jabatan Dirut untuk membuka keran air uang haram," pungkasnya.