Berita

Presiden Joko Widodo melibatkan influencer untuk membranding IKN/Repro

Bisnis

Investor Tak Tergiur 'Pemanis Buatan' Influencer IKN

SENIN, 29 JULI 2024 | 12:27 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Strategi Presiden Joko Widodo memboyong para influencer ke IKN Nusantara tidak akan berpengaruh signifikan terhadap minimnya minat investor untuk menanamkan modal di ibukota baru.

Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran menjelaskan, influencer memang memiliki peran membentuk opini sesuai keinginan pemesan. Namun jika mereka ditargetkan untuk menarik investor IKN, maka akan sulit terwujud.

"Untuk kasus IKN, peran influencer sekadar menjadi 'pemanis buatan' megaproyek IKN dan tidak cukup kuat untuk menjadi pemikat investor," kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (29/7).


Analis Politik Universitas Nasional itu melanjutkan, untuk beberapa kasus, influencer bisa diandalkan mem-branding produk, tokoh atau kebijakan untuk selanjutnya dipersepsikan secara positif oleh publik.

Sementara untuk kepentingan ekonomi dan bisnis, pengaruh influencer dinilai tidak signifikan. Pesan-pesan yang dilakukan tidak akan memengaruhi investor.

"Karena kebijakan investasi yang dilakukan oleh korporasi didasari atas riset mendalam tentang sesuatu sebelum investasi dilakukan," pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya