Berita

PBNU/Doc. RMOL

Politik

PBNU Perlu Lupakan PKB

SENIN, 29 JULI 2024 | 09:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kisruh PBNU dan PKB tampak semakin meruncing. PBNU terkesan menginginkan PKB kembali ke pangkuannya.

Analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat perseteruan antara PBNU dan PKB sudah lama terjadi. Setidaknya, setelah Muhaimin Iskandar mendongkel Gus Dur dari singgasana PKB.

"Kisruh itu semakin tajam setelah Muhaimin terkesan semakin menjauh dengan PBNU. Hal itu terjadi karena di PBNU ada faksi Gusdurian yang tidak menerima cara Muhaimin menjatuhkan Gusdur," kata Jamiluddin kepada RMOL, Senin (29/7).


Jamiluddin berpendapat PBNU sebagai ormas terbesar di Indonesia, tentu memiliki banyak faksi di dalamnya. 

Hal itu dinilainya wajar, karena secara sosiologis, organisasi yang besar akan menimbulkan faksi-faksi. Setiap faksi punya kepentingan yang akan diperjuangkan.

"Jadi, kalau kepemimpinan PBNU dominan dari faksi Gusdurian, maka tuntutan mengembalikan PKB ke pangkuannya akan terus menggema. Akan dicari berbagai cara agar PKB kembali ke khitahnya," katanya.

Namun, lanjut Jamiluddin, bila pengurus PBNU tidak dominan dari faksi Gusdurian, kisruh dengan PKB relatif mereda. 

"Kesannya seolah tidak ada konflik antara PBNU dan PKB. Karena itu, akar konflik PBNU dan PKB sesungguhnya sangat mendasar. Sebab, selama Muhaimin tetap memimpin PKB, maka upaya menggugat partai yang dibentuk NU itu akan terus terjadi," ucapnya.

Menurutnya, sulit untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima antara faksi Muhaimin dan faksi Gusdurian. Sebab, kedua belah pihak mencoba saling meniadakan.

"Jadi, penyelesaian yang elegan kiranya PBNU melupakan partai bentukannya itu. PBNU membiarkan Muhaimin memimpin PKB tanpa lagi mengungkit asal usul partai tersebut," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya