Berita

PBNU/Doc. RMOL

Politik

PBNU Perlu Lupakan PKB

SENIN, 29 JULI 2024 | 09:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kisruh PBNU dan PKB tampak semakin meruncing. PBNU terkesan menginginkan PKB kembali ke pangkuannya.

Analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat perseteruan antara PBNU dan PKB sudah lama terjadi. Setidaknya, setelah Muhaimin Iskandar mendongkel Gus Dur dari singgasana PKB.

"Kisruh itu semakin tajam setelah Muhaimin terkesan semakin menjauh dengan PBNU. Hal itu terjadi karena di PBNU ada faksi Gusdurian yang tidak menerima cara Muhaimin menjatuhkan Gusdur," kata Jamiluddin kepada RMOL, Senin (29/7).


Jamiluddin berpendapat PBNU sebagai ormas terbesar di Indonesia, tentu memiliki banyak faksi di dalamnya. 

Hal itu dinilainya wajar, karena secara sosiologis, organisasi yang besar akan menimbulkan faksi-faksi. Setiap faksi punya kepentingan yang akan diperjuangkan.

"Jadi, kalau kepemimpinan PBNU dominan dari faksi Gusdurian, maka tuntutan mengembalikan PKB ke pangkuannya akan terus menggema. Akan dicari berbagai cara agar PKB kembali ke khitahnya," katanya.

Namun, lanjut Jamiluddin, bila pengurus PBNU tidak dominan dari faksi Gusdurian, kisruh dengan PKB relatif mereda. 

"Kesannya seolah tidak ada konflik antara PBNU dan PKB. Karena itu, akar konflik PBNU dan PKB sesungguhnya sangat mendasar. Sebab, selama Muhaimin tetap memimpin PKB, maka upaya menggugat partai yang dibentuk NU itu akan terus terjadi," ucapnya.

Menurutnya, sulit untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima antara faksi Muhaimin dan faksi Gusdurian. Sebab, kedua belah pihak mencoba saling meniadakan.

"Jadi, penyelesaian yang elegan kiranya PBNU melupakan partai bentukannya itu. PBNU membiarkan Muhaimin memimpin PKB tanpa lagi mengungkit asal usul partai tersebut," tutupnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya