Berita

PBNU/Doc. RMOL

Politik

PBNU Perlu Lupakan PKB

SENIN, 29 JULI 2024 | 09:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kisruh PBNU dan PKB tampak semakin meruncing. PBNU terkesan menginginkan PKB kembali ke pangkuannya.

Analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat perseteruan antara PBNU dan PKB sudah lama terjadi. Setidaknya, setelah Muhaimin Iskandar mendongkel Gus Dur dari singgasana PKB.

"Kisruh itu semakin tajam setelah Muhaimin terkesan semakin menjauh dengan PBNU. Hal itu terjadi karena di PBNU ada faksi Gusdurian yang tidak menerima cara Muhaimin menjatuhkan Gusdur," kata Jamiluddin kepada RMOL, Senin (29/7).


Jamiluddin berpendapat PBNU sebagai ormas terbesar di Indonesia, tentu memiliki banyak faksi di dalamnya. 

Hal itu dinilainya wajar, karena secara sosiologis, organisasi yang besar akan menimbulkan faksi-faksi. Setiap faksi punya kepentingan yang akan diperjuangkan.

"Jadi, kalau kepemimpinan PBNU dominan dari faksi Gusdurian, maka tuntutan mengembalikan PKB ke pangkuannya akan terus menggema. Akan dicari berbagai cara agar PKB kembali ke khitahnya," katanya.

Namun, lanjut Jamiluddin, bila pengurus PBNU tidak dominan dari faksi Gusdurian, kisruh dengan PKB relatif mereda. 

"Kesannya seolah tidak ada konflik antara PBNU dan PKB. Karena itu, akar konflik PBNU dan PKB sesungguhnya sangat mendasar. Sebab, selama Muhaimin tetap memimpin PKB, maka upaya menggugat partai yang dibentuk NU itu akan terus terjadi," ucapnya.

Menurutnya, sulit untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima antara faksi Muhaimin dan faksi Gusdurian. Sebab, kedua belah pihak mencoba saling meniadakan.

"Jadi, penyelesaian yang elegan kiranya PBNU melupakan partai bentukannya itu. PBNU membiarkan Muhaimin memimpin PKB tanpa lagi mengungkit asal usul partai tersebut," tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lampaui Ekspektasi, Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,9 Persen di 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:16

Kuota Pembelian Beras SPHP Naik Jadi 25 Kg Per Orang Mulai Februari 2026

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02

Analis: Sentimen AI dan Geopolitik Jadi Penggerak Pasar Saham

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:46

Hasto Bersyukur Dapat Amnesti, Ucapkan Terima Kasih ke Megawati-Prabowo

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:26

Bripda Rio, Brimob Polda Aceh yang Disersi Pilih Gabung Tentara Rusia

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jalan Menuju Pengentasan Kemiskinan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:16

Legislator Golkar: Isra Miraj Harus Jadi Momentum Refleksi Moral Politisi

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:14

Skandal DSI Terbongkar, Ribuan Lender Tergiur Imbal Hasil Tinggi dan Label Syariah

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:46

Harga Minyak Menguat Jelang Libur Akhir Pekan AS

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:35

Guru Dikeroyok, Komisi X DPR: Ada Krisis Adab dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:24

Selengkapnya