Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Bulog Jangan jadi Perum Gagal, Indef Ingatkan Dampak Distribusi pada Harga Beras

SABTU, 27 JULI 2024 | 09:00 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kementerian Dalam Negeri meminta Perum Bulog untuk gerak cepat mengantisipasi harga beras yang kembali bergerak naik. 

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan bahwa secara historis kenaikan harga beras cenderung terjadi pada Juli saat musim kemarau tiba. 

Oleh karena itu, menurutnya, Perum Bulog bisa segera melakukan antisipasi dalam menjaga stabilitas harga beras secara nasional.


Adapun Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) menunjukkan bahwa kenaikan harga beras terjadi di 32,22 persen wilayah di Indonesia pada pekan ketiga Juli 2024. 

Permintaan Kementerian Dalam Negeri ini menyita perhatian, karena diminta direalisasikan Perum Bulog di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294, 5 miliar.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pemerintah dalam hal ini Bulog memang harus dapat menekan kenaikan harga beras dengan memastikan jalur distribusi kepada masyarakat. 

Kata dia, jika tidak bisa menekan kenaikan harga beras maka Bulog layak disebut sebagai perusahaan gagal.

“Jangan sampai distribusi tidak lancar, sehingga menyebabkan harga beras tinggi,” ujar Esther kepada wartawan, Sabtu (27/7). 

Esther juga memandang pemerintah dalam hal ini Bulog yang dipimpin Bayu Krisnamurthi dapat mengkalkulasi dengan tepat kebutuhan beras masyarakat sehingga kenaikan harga juga dapat diredam.

“Kalau itu sudah dipenuhi, baru kita bicara distribusi,” tandasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya