Lagi Krisis Ekonomi, Sri Lanka Tetap Gelar Pilpres September Mendatang

Di tengah krisis ekonomi yang memburuk, pemerintah Sri Lanka memutuskan untuk tetap menggelar pemilihan presiden yang dijadwalkan berlangsung 21 September mendatang.

Komisi Pemilihan Umum Independen pada Jumat (26/7) menyatakan bahwa pendaftaran capres paling lambat diterima pada 15 Agustus.

Presiden Sri Lanka saat ini, Ranil Wickremesinghe diperkirakan kembali maju. Sementara para pesaing utamanya adalah pemimpin oposisi Sajith Premadasa dan Anura Dissanayake, yang merupakan pemimpin partai politik kiri yang telah mendapatkan popularitas setelah bencana ekonomi.

Ini akan menjadi pemilihan pertama di negara kepulauan Asia Selatan tersebut setelah dinyatakan bangkrut pada tahun 2022 dan memiliki utang dalam dan luar negeri hingga 83 miliar dolar AS.

Mengutip VOA pada Jumat (26/7), pergolakan ekonomi negara tersebut menyebabkan krisis politik yang memaksa Presiden Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri pada tahun 2022.

Parlemen kemudian memilih Perdana Menteri saat itu, Wickremesinghe, sebagai presiden.

Di bawah Wickremesinghe, Sri Lanka telah bernegosiasi dengan para kreditor internasional untuk merestrukturisasi utang yang sangat besar dan mengembalikan perekonomian ke jalurnya.

IMF juga telah menyetujui program talangan selama empat tahun pada Maret lalu untuk membantu Sri Lanka.

Bulan lalu, Wickremesinghe mengumumkan bahwa pemerintahnya telah mencapai kesepakatan restrukturisasi utang dengan negara-negara termasuk India, Prancis, Jepang, dan China.

Situasi ekonomi telah membaik di bawah Wickremesinghe dan kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan yang parah sebagian besar telah mereda.  

Namun, ketidakpuasan publik meningkat karena kenaikan tagihan listrik dan mengenakan pajak penghasilan baru yang tinggi pada para profesional dan bisnis, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi persyaratan IMF.